Soal : Transaksi Berjamin

 

PERTANYAAN :

Lingkup hukum jaminan (acessoir of contrac) seperti meliputi hukum : Perjanjian (verbintenissen), perikatan (contract as an agreement is legal binding), Benda/zaaklijke (bergerak & tak bergerak), Tanah (land),  utang-piutang (schuld & haftung), Kredit perbankan, Perseroan/badan Usaha (maschap) baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan orang (personenlijke):

  1. Coba uraikan dan didasari landasan hukum serta pendapat para pakar tentang perhubungan antara rejim hukum jaminan dengan berbagai disiplin hukum diatas?

Dalam Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan, yang termaktub dalam Psl 1131 KUHPdta, maka di uraiakna beberapa hal dibawah ini antara lain:

  • Manusia dalah makhluk bertanggung jawab, oleh karena itu setiap perbuatan dan akibatnya yang dilakukan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan;
  • Kreditor harus berkeyakinan, bahwa debitor akan sanggup melunasi hutanggnya atau kewajibannya terhadap kreditor;
  • Keberadaan jaminan sangat bergantung kepada perbuatan dan tanggung jawab subyek hukum serta akibat hukum dari perbuatan tersebut;
  • Hukum jaminan dimaknai, bahwa dibalik perbuatan terkandung tanggung jawab;
  • Perjanjian jaminan berlaku ketentuan schuld (kewajiban debitor untuk memenuhi prestasi) and haftung (kewajiban debitor untuk menjamin pemenuhan prestasi dengan seluruh harta kekayaan yang ada dan yang akan ada di kemudian hari);
  • Pada Subyek hukum (dalam hukum jaminan) melekat nilai-nilai luhur yang bebas dan bermartabat. Artinya, tetap mengindahkan nilai-nilai hukum (ketertiban dan kesusilaan);
  • Sebagai tanggung jawab dari yang berhutang harus membayar (prinsip fundamental);
  • Pembayaran merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai martabat nmanusia sebagai pribadi terhormat.

Kemudian Dasar hukum Jaminan terdapat dalam Pasal 1131 KUHPdt., yang lahir karena dua faktor: pertama Jaminan yang lahir karena UU dan kedua lahir dari perikatan.

Sumber atau tempat pengaturan Hukum Jaminan terdiri dari sumber formal dan sumber materil (asal hukum itu diadopsi). Sumber Formal terdiri dari tertulis dan tidak tertulis, yaitu:

  1. Tertulis Per Undang-Undangan yang tercatat dan yurisprudensi

a).   (Bk II KUHPdt)

  1. Ketentuan tentang Gadai (Pand) Pasal 1150 s/d 1161
  2. Ketentuan tentang hipotik (Hipoteek) Pasal 1162 s/d 1232
  3. Pencoretan pembukuan (pendaftaran) pasal 1195 s/d 1197)
  4. Akibat-akibat hipotik terhadap pihak ketiga yang menguasai benda yang tidak dibebani (1198 s/d 1208)
  5. Hapusnya hipotik (1209 s/d 1220)
  6. Pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotik, tanggung jawabnya dan publikasi register umum (1221 s/d 1232)

b). Di luar KUHPdt:

  1. KUH dagang (stb 1847 no. 23)
  2. UU No. 5 Th. 1960 tentang UUPA
  3. UU No 4 Th. 1996 tentang Hak Tanggungan
  4. UU No 42 Th. 1999 tentang Jaminan Fidusia
  5. UU No. 21 Th. 1992 tentang Pelayaran Pasal 49

 

  1. Tdk tertulis, yaitu kaedah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat

Istilah Hukum Jaminan berasal dari kata zakerheitdesstelling (Belanda), dan Security Of Law (Inggeris) dan   Hukum Transaksi Berjamain (Secured Transaction Of Law). Pendapat para pakar tentang perhubungan antara rejim hukum jaminan dengan berbagai disiplin hukum diatas adalah sebagai berikut:

  1. Meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (Seminar Hk Nasional tentang Hipotik dan jaminan lainnya, Yogyakarta 20 s/d 30 Juli 1977).
  2. Hukum Jaminan adalah hukum yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus dapat meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga kredit, baik dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar dan dalam jangka waktu yang relatif lama dan bunga yang relatif rendah (Sri Soedewi Masjhoen Sofyan 1980 : 5).
  3. Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur (J. Satrio 1996 : 5).
  4. Keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan yang kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapat fasilitas kredit (HS Salim).

 

2. Apa yang menjadi subyek dan obyek hukum jaminan, dan kenapa pula benda tak bergerak (tanah) dianggap jaminan sempurna untuk melunasi uang debitur?

 Yang menjadi subyek dan obyek hukum jaminan adalah sebagaimana diatur dalam KUHPdt. Pasal 1338 yakni itikad baik dalam menjalankan prestasi yang diatur dalam perjanjian yang dibatasi oleh indikator persyaratan yang harus dipenuhi yaitu syarat subyektif (asas konsesus dan asas kecakapan bertindak). Dan syarat Obyektif yakni asas causalitas dan benda yang jelas/tertentu. sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt. Kemudian yang menjadi subyek dan obyek dari hukum jaminan adalah sebagai berikut:

  1. Subyek:
    1. Pemberi Hak Tanggungan, orang atau badan hukum yang mpy kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek HT ybs. Dapat debitur sendiri atau pihak lain atau bersama-sama.
    2. Pemegang Hak Tanggungan, orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sbg pihak yg berpiutang. (WNI, BHI,WNA, BHA).
    3. Obyek, adalah Hak Tanggungan yakni tanah, dengan status:
  2. Hak Milik;
  3. Hak Guna Usaha;
  4. Hak Guna Bangunan;
  5. Hak Pakai;

Kemudian, kenapa benda tak bergerak (tanah) dianggap jaminan sempurna untuk melunasi uang debitur? Karena memiliki empat (4) syarat tertentu yang memenuhi antara lain:

  1. Dapat dinilai dengan Uang;
  2. Termasuk hak yang terdaftar dalam daftar umum.
  3. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan
  4. Memerlukan penunjukan oleh UU.

 

3. Uraikan sistem pengaturan hukum jaminan (nominat atau innominat)?, obyek jaminan (inbezit stelling atau beztstelling), berikan urakian diikuti dasar pengaturannya dan dasar konseptualnya!

Sistem pengaturan hukum jaminan pada umumnya  ada dua, antara lain :

1).   Clossed System (sistem tertutup) yaitu, sistem pengaturan hukum yang obyek pengaturannya tdak dapat  ditambah selain yang diatur dalam Undang-Undang

2). Open System (sistem terbuka), yaitu sistem hukum yang obyek pengaturannya dapat         ditambah sekalipun tidak ada       aturannya dalam kitab undang-undang (innominaat) atau yang ada dalam undang-undang (nominaat).

 

Hukum jaminan menggunakan sistem tertutup, sementara hukum perjanjian menggunakan sistem terbuka, seperti : pejanjian di dalam KUHPdt. (nominaat): jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, pinjam-meminjam uang, perjanjian kerja, kongsi dan pemberian kuasa. Yang berkembang dalam praktik (di luar KUHpdt) sepeti : leasing, sewa beli, kontrak rahim, franchise dll.

 

4. Apa perbedaan dan kesamaan dari kekuatan mengikat (title executorial) terhadap parate executie dengan executor beslag? Pergunakan pendapat para pakar, Pasal 1178 KUHPdt., Pasal 6 UU No.4 tahun 1996 dan Pasal 224 HIR sebagai dasar teoritis untuk menjawabnya!

Adigium Romawi Kuno menyatakan bahwa setiap janji harus ditepati (pacta sun servanda). Artinya, setiap hutang harus dibayar, dan klosula jaminan dalam draf akta perjanjian memiliki kekuatan mengikat (title executorial) kepastian akan pelunasan pembayaran piutang kreditor.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, dalam bukunya: Hak Tanggungan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 247-248, menyatakan bahwa: Parate Eksekusi bukanlah eksekusi putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan tetapi pelaksanaan penjualan benda jaminan melalui kekuasaan sendiri yang sebelumnya telah diperjanjikan dalam suatu akta jaminan, namun dapat dianggap sama dan sebanding dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada sertipikat Hak Tanggungan dilekati atribut title executorial (lebih dikenal dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa”) sebagaimana dimaknai dalam Pasal 1178 KUHPdt.

Berkaitan dengan itu, Kartini Mulyadi menyebutkan, bahwa akta jaminan utang piutang tersebut setelah didaftarkan dalam administrasi negara memiliki nilai-nilai titel eksekutorial yang sama dan sebanding dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hanya saja, isi dari perjanjian tersebut dilekati titel eksekutorial yang lazimnya melekat pada sampul tanda bukti perjanjian yang bersifat publisitas (didaftar pada administrasi negara, yang dalam hal ini terdapat pada sertipikat Hak Tanggungan).

Kemudian, Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris, Anaha, Semarang, 1977, hlm. 648, menyatakan bahwa: Jaminan kebendaan atau perorangan merupakan causa prima dalam hukum jaminan, baik dalam mengantisipasi wanprestasi, pailit maupun force majeur, agar kreditor memperoleh kembali piutangnya.

Secara konseptual, pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu : melalui penetapan pengadilan (fiat eksekusi) dan parate eksekusi (1178 KUHPdt, Pasal 6, 20 UUHT). Pada umumnya, pelaksanaan eksekusi didasari keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrach van gewisde) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 224 HIR. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi melalui keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bersumber dan dilindungi oleh undang-undang.

 

Dalam Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 disebutkan bahwa:

  1. Eksekusi Hukum Tanggungan (HT) terjadi apabila Debitur cidera janji (wanprestasi), maka obyek HT dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan Per-UU yg berlaku dan pemegang HT berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya utk pelunasan piutangnya, dg hak mendahulu drpd kreditur2 yg lain.
  2. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang HT, penjualan HT dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. – dilakukan 1 bulan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan di 2 srt kabar daerah.

 

Hak Tanggungan lahir didasari perjanjian principal dan perjanjian acessior melalui proses: perjanjian kredit antara debitur dan kreditur, perjanjian pengakuan utang di hadapan notaris, perjanjian pemberian hak tanggungan oleh dan dihadapan PPAT serta pendaftaran Sertipikat Hak Tanggungan di kantor Pertanahan:

  1. Kenapa tahapan (proses) lahirnya Hak Tanggungan tersebut kesemuanya harus dilalui dan bersifat kaku? Uraikan jawaban saudara dilandasi prinsip-prinsip substantif dari masing-masing perjanjian di atas!

 Dalam perjanjian acessior, bahwa Perjanjian Hak Tanggunga bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri atau lebih dikenal dengan perjanjian ikutan (accessoir). Kemudian kenapa hak tanggungan semuanya harus dilalui dengan bersifat kaku? Karena Hak Tanggungan secara keperdataan memiliki ciri absolut (mutlak) yang antara lain:

  • Hak keperibadian, seperti: hak atas nama, hak atas kehormatan, hak hidup dan hak akan kebebasan.
  • Hak-hak yang terletak dalam hukum keluaga, seperti hak suami isteri dan keluarga waris.
  • Hak mutlak atas sesuatu benda.

Kemudian sesuai dengan Dasar Hukum  UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), bahwa Hak Tanggungan (HT) adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dlm UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Prinsip Kreditor adalah : Pihak yang berpiutang dalam hubungan utang piutang tertentu. Kemudian Debitur adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang piutang tertentu.

Hak Tanggungan merupakan rejim hukum lembaga jaminan disamping hipotok, pand dan fiducia serta asuransi.

 

2. Apakah ada pembatasan waktu pendaftaran hak tanggungan, kenapa demikian dan apa akibat hukumnya jika veryaring? Jawaban saudara didasari landasan hukum dan pendapat para pakar serta komparasikan dengan pelaksanaan hipotik di masa sebelum pemberlakuan UU No. 4 Tahun 1996!

 Pendaftaran Hak Tanggungan ada  pembatasan dengan hal sebagai berikut:

  1. Hak Tanggungan wajib daftar (asas publisitas sebagaimana diatur dalam Psl 13 UUHT).
  2. Tidak Pernaha ada HT jika tidak didaftar.
  3. Hak Tanggungan di anggap ada dan lahir saat sertipikat HT ditanda tangani .

 

Dalam asas publisitas diatur yakni  (Pendaftaran dalam Registrasi  Negara). Terhadap Hak Tanggungan berlaku asas publisitas atau asas keterbukaan, agar mengikat pihak ketiga yang berkepentingan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 13 UUHT.

Kemudian dalam UU No 4 Th. 1996 tentang Hak Tanggungan  mengatur secara utuh ketentuan tentang Hak Tanggungan dan mencabut buku II KUHPdt., tentang hipotik dan credit verband (stb 1937-190).

 

3. Berikan uraian singkat tentang asas-asas hak tanggungan, serta implikasinya dalam praktik!

  • Asas Publisitas

Implikasinya: pendaftaran di KPN – mengikat pihak ketiga.

  • Asas Spesialitas

Implikasinya: harus dicantumkannya isi secara lengkap obyek HT dalam APHT, jika tidak batal demi hukum.

Asas Tak dapat Dibagi-bagi

Implikasinya: HT membebani secara utuh obyek HT dan setiap bagian daripadanya, telah dilunasi sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian obyek HT dari beban.

 

4. Apa implikasi hukumnya jika executor beslag berhadapan dengan parate execuite dalam suatu kredit macet, bagaimana kedudukan: kredit preference, concurence, separatice dan pemilik sejati? Berikan uraian konseptual, praktis dan pengalaman (lihat Pasal 1178 KUHPdt, Pasal 224 HIR, Pasal 6 UUHT dan Putusan MARI No. 3210K/Pdt/1984 (yang dianggap mematikan asas eigenmactige verkoop).

 

  1. Dalam Pasal 1178 KUHPdt. Bahwa Secara konseptual pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu : melalui penetapan pengadilan (fiat eksekusi) dan parate eksekusi.
  2. Dalam Pasal 224 HIR disebutkan bahwa: pelaksanaan eksekusi didasari keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrach van gewisde).
  3. Pasal 6 UUHT dinyatakan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri, hal itu dikenal dengan istilah parate eksekusi.
  4. Di atas hak tanggungan tidak dapat diletakan sita oleh pengadilan (Tetle Executorial) sebagaimana diatur dalam Putusan MARI No. 394K/Pdt/1984, tgl 31 Mei 1985).