Soal dan Jawaban Seputar Teori Hukum 1

 

Soal dan Jawaban

  1. Memaknai konsep ilmu hukum dalam sendi-sendi pokok, dasar-dasar fundamental dan ketentuan-ketentuan pokok, uraikan secara tepat yang menjadi:

a. Begreef/defenisi hukum

Terma hukum yang kita kenal berasal dari bahasa Arab ‘hukmu’ (mufrad) – ‘ahkam’ (jama’) yang diderivasikan dari kata kerja ‘hakama-yahkumu-hukm’ yang berarti al-qadha` bi al-‘adl, yakni memutuskan perkara dengan adil. Orang yang menetapkan hukum disebut al-hakim, dan bentuk jamaknya adalah al-hukkam.

Recht

Recht berasal dari kata rectum (latin) yang berarti bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Di samping itu dikenal juga terma ‘rex’ yaitu orang yang memberi bimbingan atau arahan. Rex juga bisa dimaknai Raja. Terma recht yang bermakna bimbingan atau perintah selalu meniscayakan adanya kewibawaan, dan kewibawaan berkaitan dengan ketaatan. Artinya sebuah perintah atau arahan cenderung akan ditaati ketika memiliki kewibawaan. Dalam bahasa Belanda derivasi dari terma recht memiliki makna keadilan, artinya hukum juga memiliki kaitan dengan keadilan.

Dengan demikian Recht diartikan sebagai arahan atau perintah yang memiliki unsur kewibawaan dan keadilan.

Ius

Terma Ius berasal dari bahasa Latin ‘Iubere’ yang berarti mengatur atau memerintah. Mengatur dan memerintah berpangkal pada kewibawaan. Di sisi lain Ius berkaitan erat dengan ‘Iustitia’ atau keadilan. Dalam legenda Yunani Iustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan dengan seorang wanita yang tertutup matanya, tangan kiri memegang neraca dan tangan kanan memegang pedang. Makna dari lambang ini adalah:

  1. Kedua mata tertutup, dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan antara si kaya dan si miskin, pejabat atau bukan pejabat, dan lain sebagainya.
  2. Neraca melambangkan keadilan.
  3. Pedang melambangkan keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum yang tegas.

Lex

Lex berasal dari bahasa Latin ‘lesere’ yang berarti mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Terma ini memuat adanya unsur otoritas atau wibawa. Berdasarkan uraian di atas, maka hukum akan memuat unsur-unsur keadilan, kewibawaan, ketaatan, peraturan yang berujung pada keteraturan dan kedamaian.

Terminologi Para Sarjana Hukum.

Mendefinisikan hukum dengan definisi yang dapat mewakili hukum yang sebenarnya dalam satu definisi adalah sangat sulit. Karena hukum merasuk dalam setiap lini kehidupan masyarakat, memiliki banyak bentuk (multifaces), dan sangat kompleks. Para Yuris pun menawarkan definisi dengan berbagai perspektif yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing Yuris.

Prof. Dr. van Kan. (Juris dari Belanda)

Menurutnya hukum adalah “keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”.

Prof. Mr. E. M. Meyers.

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.”

Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn. (Juris Belanda)

Ia membedakan pengertian hukum berdasarkan 2 sudut pandang:

  1. Hukum menurut kalangan terpelajar adalah rentetan pasal demi pasal yang termuat dalam aturan atau perundang-uandangan.
  2. Hukum menurut orang awam (the man in the street) ketika mendengar istilah hukum, maka ia akan teringat akan polisi, jaksa, pengadilan, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya.

Prof. Paul Scholten.

Sarjana hukum asal Belanda ini memandang hukum berdasarkan kepentingan individual (perorangan) dan sosial (masyarakat). Dia tidak memberikan tawaran definisi tunggal mengenai hukum, namun ia memberikan batasan bahwa, “Recht is bevel, Recht is verlof, Recht is belofte, Recht is depositie”.

Dr. E. Utrecht, SH.

Utrecht memberikan tawaran definisi hukum sekedar untuk pegangan dan memudahkan pemahaman bagi penjelajah hukum dan bukan sebagai definisi baku. “Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”

S.M. Amin, SH.

“Kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”

J. C. T. Simorangkir.

“Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi bereakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum terkandung unsur-unsur:

  1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia
  2. Dibuat atau diciptakan oleh otoritas yang berwenang
  3. Bersifat memaksa agar ditaati
  4. Bertujuan mengatur tata tertib kehidupan
  5. Sanksi terhadap pelanggaran.

 

Anasir-anasir yang membentuk Begreef Hukum adalah

    1. Regeling (peraturan/standar tingkah laku/perangai)
    2. Ethics (Nilai kepatutan/kepantasan)
    3. Normatif (Norma yang mempunyai sanksi tegas)
    4. Binding (mengikat/mempunyai daya paksa)
    5. Balance(seimbang/wisdom/eqivalen/proforsional)
    6. Formatif  (ada bentuk/sistematis)
    7. Exactly(memilikikepastian/keteraturan/ketertiban)
    8. Way ( sarana/alat/infra)
    9. Methode ( bercara/bermetoda)
    10. Equally ( berkeadilan/layak)
    11. Subyektif (memiliki unsur-unsur subyek dan keperibadian)
    12. Obyektif (memiliki unsur-unsur obyek yang jelas dan causalitas

 

b. Substansi hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living l­aw), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Cicil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

 

Baik substansi hukum, struktur hukum  maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

 

c. Fungsi hukum

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soleman B. Taneko (1992: 37) yang menyatakan bahwa “Fungsi Hukum itu meliputi :

  1. Pengawasan/Pengendalian Sosial (Social Control).

Hukum sebagai sarana pengendali sosial, menurut A. Ross sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, adalah mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Ross menganut teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak menghubungkannya dengan hukum pidana. Dalam kaitan ini, hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman maupun perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Misalnya dapat dikemukakan perbuatan kejahatan penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP. Norma ini jelas merupakan sarana pemaksa yang berfungsi untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada orang lain.
Pengendalian sosial (social control) dari hukum, pada dasarnya memaksa warga masyarakat agar berprilaku sesuai dengan hukum, Dengan kata lain, pengendalian sosial daripada hukum dapat bersifat preventif maupun represif. Preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah prilaku yang menyimpang, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.

  1. Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement).

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (dispute settlement). Di dalam masyarakat berbagai persengketaan dapat terjadi, misalnya antara keluarga yang dapat meretakan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama (company), yang dapat membubarkan kerjasama. Sengketa juga dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya. Adapun cara-cara penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat, ada yang diselesaikan melalui lembaga formal yang disebut dengan pengadilan, dan ada yang diselesaikan secara sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan mendapat bantuan dari orang yang ada di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk mengukur, sampai berapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan kepada pelanggar supaya yang telah dilanggar itu dapat diluruskan kembali.

  1. Rekayasa  Sosial (Social Engineering, Redistributive, atau Innovation)”.

Untuk lebih meyakinkan akan adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial ini,  perlu diketengahkan pendapat Rusli Effendi (1991: 81), yang menegaskan bahwa “Suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai a tool of engineering, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama, sangat berarti”.

Penegasan Rusli Effendy tersebut di atas, menunjukkan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat.

Fungsi Hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai a tool of engineering yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya.

Perubahan lainnya dimaksud, antara lain menghilangkan suatu kebiasaan yang memang sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maupun dalam membentuk kebiasaan baru yang dianggap lebih sesuai, atau dapat mengarahkan masyarakat ke arah tertentu yang dianggap lebih baik dari sebelumnya.

Sejalan dengan ini, Soleman B. Taneko mengutip pendapat Satjipto Rahardjo (1993) menyatakan bahwa “Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, innovasi, sosial engineering, menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya”.

Dalam kaitan ini, dapat dimaklumi bahwa ditinjau dari segi eksistensi perubahan yang merupakan sesuatu yang harus terjadi, maka fungsi hukum menjadi semakin penting dan menentukan, terutama lagi dalam era reformasi yang digulirkan dewasa ini, atau era pembangunan yang berkesinambungan.

Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan tersebut, ditegaskan oleh Muchtar Kusumaatmadja seperti yang dikutip oleh Soleman B. Taneko (1993: 36) mengemukakan bahwa “Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial”.

Ini berarti bahwa disamping fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, juga salah satu fungsi lainnya yang sangat penting dan bahkan justru harus dilaksanakan dalam era pembangunan, adalah fungsinya sebagai alat rekayasa sosial. Tentu saja sebagai alat rekayasa harus diarahkan kepada hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya.

Walaupun sejumlah ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, namun fungsi tersebut tidak luput dari kritikan atau kelemahannya. Terhadap tanggapan dimaksud, seperti dikemukakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Achmad Ali (1996: 104), dengan menyatakan bahwa “membicarakan hukum sebagai rekayasa sosial itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada pemerintah. Kita selalu menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang netral, padahal dipakainya istilah itu sebenarnya tidak netral. Istilah itu dapat dipakai untuk tujuan yang baik dan dapat juga  dipakai  untuk  tujuan yang buruk. Istilah itu sendiri mempunyai dua arti, pertama sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah masyarakat, dan yang kedua yang teramat penting adalah secara materiil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus bertanya macam masyarakat apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh warga masyarakat”.

Pandangan yang dikemukakan terakhir di atas, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial mempunyai arti yang tidak selalu positif, dan bahkan dapat diartikan negatif, terutama karena ketidakjelasan arah yang akan dituju oleh hukum dalam merekayasa masyarakat yang bersangkutan.

Dengan mengemukakan sejumlah contoh, Achmad Ali (1996)   menyatakan adanya kerugian dan keuntungan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, seperti yang diungkapkannya bahwa “Contoh dampak positif penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial antara lain :

  • Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1954 yang menetapkan bahwa orang kulit hitam harus dipersamakan dengan orang kulit putih.
  • Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain mengenai lingkungan hidup.

Dampak negatif dari penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial adalah yang hanya membawa keuntungan bagi sebagian kecil warga masyarakat dunia,  justru merugikan sebagian besar warga masyarakat lainnya”.

Dengan pandangan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa fungsi hukum sebagai sarana atau alat rekayasa sosial dalam aplikasinya perlu dilakukan secara ektra hati-hati, sehingga sejauh mungkin tidak membawa dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan, dan bahkan jika perlu dalam pelaksanaannya benar-benar tidak akan melahirkan dampak seperti tersebut.

Belajar pada pengalaman dan dari sejumlah contoh yang dianggap negatif kaitannya dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, maka memang masih ada upaya yang dilakukan agar implikasi fungsi hukum tersebut tidak terarah kepada hal-hal yang negatif.

Dalam bukunya, Achmad Ali mengemukakan pandangan Daniel S. Lev yang pada dasarnya memberikan sejumlah pertimbangan, jika akan melaksanakan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dengan kata lain, agar rekayasa sosial tidak mengarah kepada sesuatu yang dinilai  negatif, perlu dilakukan langkah-langkah tertentu seperti yang dikemukakan dalam tulisan dimaksud.

Namun yang paling penting dalam kaitan ini adalah perlunya semua pihak yang terkait dengan aplikasi hukum di tengah masyarakat, benar-benar konsisten, baik dalam arti kejujuran, kesamaan pandangan, kerjasama, dan berbagai prinsip efektivitas lainnya.

  • Menurut Soerjono Soekanto (1992) mengemukakan fungsi hukum yang terdiri dari :
  1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap  dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyengkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
  2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
  3. Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial (Social Control)“.
  • Soleman B. Taneko (1992), justru mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis seperti ungkapannya yang menyatakan bahwa “Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan ialah antara lain meliputi:
  1. Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
  2. Pengawasan/Pengendalian Sosial (Social Control).
  3. Penyelesaian sengketa (Dispute Settlement).
  4. Rekayasa Sosial (Social Engineering)“.
  • Menurut pandangan Peters, yang menyatakan bahwa fungsi hukum itu dapat ditinjau dari tiga perspektif :
  1. Perspektif kontrol sosial daripada hukum. Tinjaun ini disebut tinjauan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum.
  2. Perspektif social engineering, merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh penguasa (the official perspective of the law), dan karena pusat perhatian adalah apa yang diperbuat oleh penguasa dengan hukum.
  3. Perspektif emansipasi dari hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum ( the bottom’s up view of the law ) dan dapat pula disebut perspektif konsumen (the consumer’s perspective of the law.
  • Fungsi hukum menurut Franz Magnis Suseno, adalah untuk mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik itu tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah, dan orientasi itu disebut keadilan.
  • Dalam pandangan Achmad Ali, bahwa fungsi hukum itu dapat dibedakan ke dalam :
  1. Fungsi hukum sebagai “a tool of social control”.
  2. Fungsi hukum sebagai “a tool of social engineering”.
  3. Fungsi hukum sebagai symbol.
  4. Fungsi hukum sebagai ‘’a political instrument’’.
  5. Fungsi hukum sebagai interrogator

 

  • Berkaitan dengan fungsi hukum, Muchtar Kusumaatmadja, mengajukan konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, yang secara singkat dapat dikemukakan pokok-pokok pikiran beliau, bahwa fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.

 

  • Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.

 

Fungsi – Fungsi Hukum Secara Umum

Secara umum fungsi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yaitu :

  1. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk dalam kehidupan (levensvoorschriften). Fungsi ini memungkinkan untuk diperankan oleh hakim karena hukum memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku. Mana yang diperbolehkan oleh hukum dan mana yang dilarang olehnya sehingga masing-masing anggota masyarakat tahu apa yang menjadi hak kewajibannya. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati oleh anggota masyarakat. Apabila masyarakat mau mentaati hukum serta menyadari dan melaksanakan baik perintah maupun larangan yang tercantum dalam hukum, kita yakin bahwa fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisir.

Contoh:

Orang yang menonton pertandingan sepak bola, sama-sama mengerti apa yang harus dilakukan seperti: beli karcis harus antri, mau masuk stadion juga harus antri, bila pertandingan selesai para penonton ke luar lewat pintu keluar yang sudah ditentukan (exit). Kesemuanya berjalan tertib dan teratur, karena semuanya sama-sama mengerti dan mentaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

 

  1. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa serta dapat dipaksakan oleh alat negara yang berwenang, berpengaruh besar terhadap orang yang akan melakukan pelanggaran sehingga mereka takut akan ancaman hukumannya. Hukum yang bersifat memaksa dapat diterapkan kepada siapa saja yang bersalah. Mereka yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran diberi sanksi hukuman, baik itu berupa hukuman penjara, denda, membayar ganti rugi, dan sebagainya maka dengan demikian keadilan dicapai.

Contoh:

Siapa yang berutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan.

a. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan.

Hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa, maka hukum dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi demikian adalah fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan.

b. Hukum berfungsi sebagai alat kritik (fungsi kritis hukum).

Soedjono Dirdjosisworo (dalam Soeroso, 2006:55) mengungkapkan bahwa:

“Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum di dalamnya”.

 

Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi para pejabat pemerintah, para penegak hukum maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku. Jika demikian halnya maka, ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan dan fungsi kritis hukum dapat berjalan dengan baik.

c. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian.

Kepentingan perseorangan selalu bertentangan dengan kepentingan golongan-golongan manusia. Pertentangan kepentingan ini dapat menjadi pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan, seandainya hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk menyelesaikan pertikaian tersebut secara damai.

 

Selain kelima fungsi diatas, hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi (Sjachran Basah, dalam Dudu D. Machmudin, 2001:52) yang meliputi:

  • Direktif, sebagai pengarah dalam membangun guna membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
  • Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
  • Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjagaan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  • Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindakan warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  • Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Dengan demikian hukum mempunyai fungsi yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Tinggal sekarang kita mencari upaya yang terbaik, bagaimanakah memfungsikan hukum tersebut, agar apa yang telah diuraikan di atas dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan guna memfungsikan hukum, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan hukum dengan baik, dengan kemampuan (potensi) yang dimiliki oleh masing-masing petugas, misalnya:

  • Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing.
  • Bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan a contrario.

Disamping hal-hal tersebut di atas dibutuhkan kecekatan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku.

 

d. Tujuan hukum

Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

Dalam bukunya “Perbuatan Melanggar Hukum” mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagian dan tata tertib dalam masyarakat.

 

Ia mengatakan bahwa masing-masing bahwa anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Wujud & jumlah kepentingannya tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing.

 

Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan untuk mendapatkan kepuasannya dalam kehidupan sehari-hari dan supaya segala kepentingannya terpelihara dengan sebaik-baiknya.

 

Untuk memenuhi keinginan-keinginan tesebut timbul berbagai usaha untuk mencapainya, yg mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara bermacam-macam kepentingan para anggota masyarakat. Akibat bentrokan trsebut masyarakat menjadi guncang dan keguncangan ini harus dihindari. Menghindarkan keguncangan dlam masyarakat iniah sebetulnya maksud daripada tujuan hukum, maka hukumlah yang menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat.

 

Prof. Subekti, S.H.

Dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum & Pengadilan”, Prof. Subekti, SH mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat-nya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa kententraman di dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan. Kaidah ini menurut “dalam keadaan yang sama dan setiap orang menerima bagian yang sama pula”

 

Menurut Prof. Subekti, SH, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadaan adil itu. Dan segala apa yang ada didunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia.

 

Dengan demikian hukum tdak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.

 

 

Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn

Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandserecht”, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.

 

Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat Van Apeldoorn ini dpat dikatakan jalan tengah antara dua teori hukum, teori etis dan utilitis.

Aristoteles

Dalam bukunya “rhetorica” mencetuskan teorinya bahwa, tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.

 

Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci & luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Oleh karenanya hukum harus membuat apa yang dinamakan “Algemeene regels” (peraturan/ ketentuan2 umum). Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan.

 

Berdasarkan peraturan-peraturan umum pada kasus-kasus tertentu hakim diberi wewenang untuk memberikan keputusan. Jadi penerapan peraturan umum pada kasus-kasus yang konkret diserahkan pada hakim, maka dari itu tiap-tiap peraturan umum harus disusun sedemikian rupa sehingga hakim dapat/ diberi kesempatan untuk melakukan penafsiran di pengadilan.

 

Jeremy Bentham

Dalam bukunya “Introduction to the morals and legislation”, yg mengatakan bahwa tujuan hukum semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memerhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utilitis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya. Disini kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.

 

Mr. J.H.P. Bellefroid

Bellefroid menggabungkan dua pandangan ekstrem tersebut. Ia menyatakan dalam bukunya “Inleiding tot de Rechtswetenshap in Nederland” bahwa isi hukum harus ditentukan manurut dua asas ialah asas keadilan dan faedah. (De inhoud van het recht dient te worden bepaald onder leiding van twee grondbeginselen t.w. de recht-vaardigheid en de doelmatigheid).

 

Prof. Mr. J Van Kan

Ia berpendapat bahwa tujuan hukum menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Disini jelaslah bahwa tujuan hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (eigenrichting is verboden). Akan tetapi tiap2 perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

 

 

e. Tugas hukum

Seperti yang kita ketahui, hukum adalah sebuah hasil akal pikir manusia yang sudah ada sejak zaman dahulu dan berubah-ubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan masyarakat yang ada dalam sebuah kondisi tertentu. Dalam membuat sebuah hukum, pastinya ada kesepatakan yang terjadi dalam sebuah masyarakat yang bersangkutan sehingga terdapat sebuah tujuan hukum yang jelas. Dalam artikel ini, akan dijelaskan mengenai apa saja tugas hukum yang ada dalam kehidupan manusia. Tugas yang pertama adalah menjamin kepastian hukum yang masih berlaku bagi semua orang dalam sebuah kelompok masyarakat. Hal ini agar hukum yang telah disepakati dan dijadikan acuan dalam mengatur orang-orang agar tidak keluar dari lingkaran hukum tersebut merasa diri mereka telah terjamin sehingga akan menimbulkan rasa aman dan juga nyaman oleh kelompok masyarakat tersebut.

Tugas hukum yang kedua adalah untuk menjaga agar seseorang atau sebuah kelompok melakukan dan memutuskan sanksi menurut kehendak mereka sendiri terhadap orang ataupun kelompok lain yang sedang berseteru dengan mereka. Inilah tugas yang bisa dianggap paling penting dimana hukum benar-benar berperan penting demi terselenggaranya masyarakat yang adil, makmur, dan sentausa. Dengan segala hukum dan juga sanksi yang telah ditentukan, maka bisa meminimalisir jumlah orang atau kelompok yang main hakim sendiri terhadap kelompok lain yang dianggap sebagai musuhnya.

Sedangkan untuk tugas hukum yang ketiga adalah demi terjaminnnya stabilitas dalam bentuk ketertiban, kedamaian, kemakmuran, keadilan, kebahagiaan, ketentraman, serta kebenaran dalam masyakarat. Tugas yang ketiga ini bermaksud bahwa hukum dibentuk dari awal memang bertugas untuk tetap mempertahankan stabilitas kedamaian masyarakat yang terikat oleh hukum tersebut. Dengan begitu, mereka takkan perlu lagi khawatir tentang hal-hal yang bisa saja mencelakai mereka yang berasal dari orang ataupun kelompok tertentu yang bertindak anarkis. Dengan diaturnya semua hal tersebut dalam hukum, maka seluruh anggota masyarakat bisa merasakan kedamaian yang hakiki. Itulah tiga hal yang merupakan tugas dari sebuah hukum yang berlaku dalam tatanan masyarakat. Semoga informasi yang anda dapatkan ini bisa bermanfaat untuk anda. Baca juga artikel lainnya yaitu Tujuan Hukum.

 

f. Hakikat Hukum

Hakikat hukum tentunya tidak terlepas dari pengertian hukum, tujuan hukum, sifat-sifat hukum, unsur-unsur hukum dan fungsi hukum untuk itu maka dapat dikatakan bahwa hakikat hukum yaitu  Peraturan hukum mempunyai makna penting bagi warga negara karena kehidupan mereka akan lebih teratur, tertib dan hak-hak mereka juga akan dihormati dan dihargai. Sebaliknya, jika hidup ini tidak ada aturan atau tidak ada hukum maka dapat dipastikan antara satu dengan yang lain bisa saja saling bermusuhan, berkelahi, dan saling merampas. Mereka yang kuat menguasai yang lemah, menindas, bahkan memusnahkan. Itulah arti pentingnya hukum bagi warga negara.

Selain itu arti penting hukum yang lainnya dapat dikatakan sebagai berikut:

  1. Hukum dapat mencegah perselisihan dan pertengkaran antar warga negara
  2. Warga negara mendapatkan perlakuan yang sama
  3. Warga negara mendapat jaminan keadilan
  4. Mewujudkan kehidupan yang harmonis
  5. Dapat memberikan rasa aman.

 

Hukum merupakan bentuk representative dari norma yang dilahirkan oleh asas. Hukum ada karena sebuah kesepakatan dan mengandung nilai yang dapat mewujudkan berbagai hal untuk kemaslahatan umat, termasuk memberikan rasa keamanan, kesejahteraan dan juga keadilan dalam kelompok masyarakat.

 

Manfaat hukum yang sedemikian kompleksnya menjadikan hukum sebagai tolak ukur utama dalam menyikapi berbagai problem kemanusiaan. Hal ini wajar karena pada dasarnya hukum memiliki makna yaitu mengatur segala aspek dimensi dari kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi.

 

Jika dikaitkan dengan Negara, Negara yang menganut rule of law sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan karena ia merupakan inti dari keberadaan hukum itu sendiri sehingga dalam pelaksanaannya hukum adalah hal yang prioritas dan acuan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara yang kita sebut dengan supremasi hukum.

 

Dalam pembahasan ini, kami akan mencoba menyentuh kulit hakikat keadilan yakni bagaimana hukum melahirkan ide dasar manusia yakni keadilan yang hakiki yang sebenarnya dan mutlak (absolute justice). Pembahasan tentang keadilan bukanlah hal yang baru melainkan hal yang telah dilakukan berabad-abad lamanya oleh para filsuf karena sifatnya yang dinamis. Hemat kami selain sifatnyha yang dinamis juga melihat realitas yang ada saat ini sangatlah jauh dari harapan dan cita-cita terwujudnya suatu keadilan yang mutlak. Bahkan ada pihak mazhab tertentu yang cenderung pesimis dengan menanggapi bahwa keadilan mutlak itu tidak akan pernah ada melainkan ia hanya cita-cita dari manusia sebagaimana kodratnya menginginkan hal hal yang baik.

 

Namun demikian sebagaimana telah kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa sempurnanya dengan berbekal akal sehingga keinginan untuk terus mencari keadilan mutlak tetap akan berlangsung sampai rasa penasaran itu terwujud.
Untuk mengkaji lebih jauh, maka sebaiknya kita mengetahui secara komprehensif tentang arti dari keadilan ini. Yang Pertama keadilan itu adalah sesuatu yang seimbang, maksudnya bahwa segala sesuatu haruslah dengan kadar yang sebagaimana mestinya, bukan dengan kadar yang sama. Kedua keadilan itu adalah persamaan, maksudnya ketika seseorang memandang sama setiap individu dan tidak melakukan pembeda-bedaan terhadapnya. Ketiga, keadilan itu ialah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.

 

Beberapa pemahaman keadilan di atas hanya satu di antara banyak pemikiran-pemikiran yang mendalami hakikat keadilan. Para filosof berbagai mazhab telah memaparkan banyak hal tentang keadilan mulai dari mazhab hukum alam hingga positivisme. Oleh karena itu dimungkinkan keadilan mutlak dapat terwujud dengan belajar dari pengalaman-pengalaman serta pemikiran para filosof untuk menjadikan pemikirannya sebagai dasar berpikir dalam menemukan hakikat keadilan yang sesungguhnya.

 

Beranjak dari sistem berpikir filsafat hukum dalam kaitannya dengan Undang-undang maupun peraturan lainnya merupakan hal ihwal yang patut kita diketahui terlebih dahulu adalah skala prioritas, individu atau masyarakat. Ketika mengutarakan hal ini maka dimungkinkan kita dapat mengetahui dasar munculnya keadilan dalam suatu Negara. Sekarang kita telaah apakah tujuan hukum itu membahagiakan individu? Ataukah memberikan kekuasaan pada masyarakat? Masing-masing memiliki pandangan yang cenderung berbeda. Paham yang menganggap individu adalah primer menekankan bahwa pembuat undang-undang harus memperhatikan sebanyak mungkin kesejahteraan dan kebebasan individu dan tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan masyarakat, kecuali apabila masyarakat tersebut menjadi kacau dan porak poranda sebab kondisi inilah yang dapat menyeret individu untuk ikut lebur dalam kehancuran.
Lalu bagaimana dengan yang berpandangan bahwa masyarakat adalah yang utama? Dalam hal ini yang paling utama ialah kekuatan dan martabat masyarakat. Segala kesenangan, kebebasan individu harus dikorbankan demi kepentingan masyarakat meskipun harus tenggelam dalam kesengsaraan dan penderitaan.

 

Suatu pemerintahan yang menjunjung keutamaan individu akan menganggarkan perbelanjaan Negara misalnya, dengan fokus pada pembinaan tiap individu sehingga akumulasi dari itu semua adalah kemaslahatan masyarakat secara umum. Hal lain adalah tentang aturan hukum ataupun kebijakan yang lakukan oleh pemerintah haruslah menyentuh segala aspek dari kehidupan sosial masyarakat.

 

Jika kita lebih mengkhususkan lagi kepada Negara kita, maka Indonesia merupakan Negara yang mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi. Indonesia memiliki ragam budaya, agama, suku dan sebagainya dan ini merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkan nilai luhur falsafah pancasila yakni keadilan secara menyeluruh. Fakta kekinian yang dapat kita indrai adalah tidak meratanya keadilan yang tercipta dari hukum yang kita anut. Selain itu tidak semua aturan hukum dapat diterima oleh setiap daerah sehingga hal ini pula yang menghambat langkah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekiranya dapat menjadi acuan dasar dan dianggap sebagai aturan yang mengikat semua elemen masyarakat. Alih-alih bermunculan berbagai undang-undang yang sifatnya khusus.

Berdasarkan hal tersebut, maka pandangan kami, keadilan hanya bisa dirasakan oleh masyarakat jika memberikan hak penuh kepada setiap daerah yang mempunyai hukum yang hidup (living law) untuk menuangkannya dalam bentuk tertulis, sehingga masing-masing masyarakat Indonesia yang kompleks dapat menerima aturan tersebut. Meskipun demikian kesadaran hakiki dari tiap manusia adalah kesadaran yang paling utama. Jika saja tiap manusia menggunakan akal dengan sebaik-baiknya maka keniscayaan akan ketaatan hukum dapat terwujud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Teori hukum muncul sebagai reaktif dan tugas, fungsi (axiologic), kedudkan (anthologic) dan jastifikasi ilmiah (ephistemologic) dari hukum positif, yang bermaksud dapat efektif berlaku ditengah-tengah masyarakat hukum.

a. Jelaskan hal-hal tersebut di atas didasari buku refrensi dan para penggagasnya

 

HANS KALSEN (TEORI HUKUM MURNI)

Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen muncul setelah munculnya teori hukum kodrat, pemikiran tentang moral yang disebut “the Golden Rule”, mazhab sejarah hukum, mazhab utilitarianisme hukum, mazhab sosiologi hukum, Analytical Jurisprudence dari Austin dan mazhab realisme hukum Amerika Serikat dan Skandinavia.

Teori Hukum Murni adalah suatu teori positivistik di bidang hukum dan merupakan kritik terhadap teori hukum kodrat, teori tradisional di bidang hukum, sosiologi hukum dan Analytical Jurisprudence. Teori Hukum Murni juga tidak sependapat dengan pemikiran realisme hukum Amerika Serikat. Teori Hukum Murni melepaskan hukum dari relik-relik animisme yang menganggap alam sebagai legislator dan melepaskan hukum dari karakter ideologis menyangkut konsep keadilan dan atau value judgment.

Dalam kritiknya terhadap sosiologi hukum dan teori tradisional di bidang hukum, Teori Hukum Murni melepaskan hukum dari bidang empiris, pertama-tama bidang poiltik, dan juga dari karakter ideologis menyangkut value judgment dan konsep keadilan yang dianut bidang politik. Teori Hukum Murni memandang hukum sebagai norma pada tataran the Ought / das Sollen, yang terpisah dari bidang empiris, karena Austin mengajarkan bahwa hukum adalah perintah yang berada pads tataran the Is / das Seitz di bidang empiris.

Dengan demikian, Teori Hukum Murni membebaskan hukum dari anasir-anasir non-hukum, seperti misalnya psikologi, sosiologi, etika ( filsafat moral ) dan politik. Pemurnian hukum dari anasir-anasir non-hukurn tersebut dilakukan dengan menggunakan filsafat neo-kantian mazhab Marburg sebagai daftar pemikirannya. Neo-kantianisme mazhab Marburg memisahkan secara tajam antara the Ought / das Sollen dengan the Is I das Sin, dan, antara bentuk ( Form ) dengan materi ( matter ). Sejalan dengan itu, Kelsen memisahkan secara tajam antara norma hukum pada tataran the Ought I das Sollen dengan bidang empiris pada tataran the Is / das Seitz, dan memisahkan secara tajam antara hukum formal dengan hukum materiil.

Teori Hukum Murni hanya mengakui hukum formal sebagai obyek kajian kognitif ilmu hukum, sedangkan hukum materiil tidak dicakupkan dalam bidang obyek kajian ilmu hukum, karena hukum materiil berisikan janji keadilan yang berada di bidang ideologis, yang pada tataran praktis dilaksanakan di bidang politik. Teori Hukum Murni memusatkan kajiannya hanya pada hukum formal berdasarkan keabsahannya, yang membentuk suatu sistem hierarki norma hukum dengan puncak “Grundnorm”.

Oleh karena kajiannya hanya menyangkut hukum formal berdasarkan keabsahan, maka Teori Hukum Mumi hanya melihat hukum dari aspek yuridis formal semata, artinya teori tersebut mengabaikan hukum materiil yang di dalamnya terdapat cita hukum dalam konsep keadilan dan pertimbangan moral. Karena hanya menekankan pada aspek yuridis formal, Teori Hukum Murni sangat potensial menimbulkan permasalahan kekuasaan berlebihan bagi organ pembuat dan/atau pelaksana hukum, dan salah satu alternatif penyelesaian masalah tersebut adalah diperlukannya pedoman dan/atau pembatasan lebih rinci dalam penerapan norma hukum umum atau pembuatan norma hukum kasuistis.

Karena hukum dipisahkan dari moral, maka hukum sangat potensial mengesampingkan atau melanggar kemanusiaan, dan agar hukum tidak melanggar kemanusiaan, hukum harus mengambil pertimbangan dari aspek moral. Walaupun mengadung kelemahan, stufentheory dalam Teori Hukum Murni juga membawa manfaat bagi bidang sistem tata hukum. Teori Hukum Murni juga merupakan suatu teori negara hukum dalam suatu versi tersendiri, yang berupaya mencegah kekuasaan totaliter pada satu sisi dan mencegah anarkisme murni pada sisi lain.

 

P.NONET & P. SELZINCK (HUKUM RESPONSIVE)

P. Nonet dan P. Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu:

  • Hukum Represif, hukum sebagai pelayan kekuasaan represif
  • Hukum Otonom, hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya
  • Hukum Responsif hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial

Pemikiran hukum progresif menurut saya tak lepas dari munculnya hukum responsive yang dicetuskan nonet dan selznick. Hukum progresif lahir hingga melampaui eksistensi hukum positif (hukum yang berlaku saat ini), sosiologi hukum, realisme hukum, dan seterusnya. Pemikiran humanistik dan mekanistik (sistem) disatukan dengan jernih oleh Satjipto Rahardjo dalam mengkonsepsikan hukum. Latar belakang Prof Tjip sebagai begawan hukum yang mengedepankan ide sosiologi hukum dalam setiap pemikirannya. Penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Berbeda dengan teori murni hans kelsen yang menghilangkan anasir non hukum dalam kajian hukum. Bahkan hukum harus bebas dari anasir sosial maupun politik yang kerap kali menyelimuti setiap produk hukum.

Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya. Oleh karena itu hendaklah kita berusaha untuk mewujudkan ide serta gagasan progresif mengenai hukum ini. Hukum dibuat untuk kebahagiaan manusia dan manusia tidak hidup untuk mematuhi hukum.

 

 

ROBERT SEIDMAN ( THE LAW OF THE NON RANSFERABILITY OF Law )

Teori Robert Seidman tentang “the Law of the non transferability of law” ( hukum tidak dapat ditransfer begitu saja dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya ). Jadi menurut Seidman, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, kita tidak dapat begitu saja mentransfer hukum asing ke dalam masyarakat kita untuk langsung diberlakukan. Mungkin saja perangkat hukum asing itu efektif di masyarakatnya sendiri, karena antara perangkat hukum asing itu dengan kebutuhan masyarakatnya sudah selaras, antara hukum dengan pemikiran warga masyarakatnya serasi, namun belum tentu cocok untuk diterapkan pada masyarakat lain, yang berbeda perangkat sosialnya, berbeda nilai-nilai sosial yang dianutnya, berbeda stratifikasi sosialnya, berbeda taraf pemikiran warga masyarakatnya. Bekerjanya Hukum menurut R. Seidman, antara lain :

  1. Setiap peraturan memberitahu  bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan  merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
  2. Bagaiman lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenali diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
  3. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek kekuatan sosia, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

 

LAWRENCE FRIEDMAN ( TRIANGULAR LEGAL SYSTEM )

Menurut Lawrence M. Friedman dalam buku Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Sabian Utsman,2009:356) ada tiga elemen penting yang dapat menentukan berfungsinya suatu hukum yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum yang baik akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan substansi hukum yang baik, begitu pula sebaliknya. Kedua elemen tersebut akan berjalan baik apabila diikuti budaya hukum yang baik dari masyarakat. Jika budaya hukum dari masyarakat tidak dapat mendukung kedua elemen tersebut maka tidak ada artinya. Substansi hukum meliputi : aturan, norma, & pola perilaku (hukum yang tertulis & hukum yang berlaku – hidup dalam masyarakat).

Menurut Lawrence, tiga elemen penting yang menentukan berfungsi atau tidaknya hukum antara lain :

  1. Struktur Hukum meliputi : tatanan daripada elemen lembaga hukum (kerangka organisasi & tingkatan dr lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, kepengacaraan).
  2. Budaya hukum meliputi : nilai-nilai, norma-norma & lembaga-lembaga yg menjadi dasar daripada sikap perilaku hamba hukum.
  3. substansi hukum meliputi : peraturan – peraturan atau regulasi yang di buat oleh lembaga yang berwenang.

 

JHON RAWLS ( THEORY OF JUSTICE )

Teori Keadilan (John Rawls,2006:15) menyebutkan salah satu bentuk keadilan sebagai fairness, yaitu memandang netral kepada semua pihak yang melanggar hukum. Dapat dipahami bahwa aparat penegak hukum harus bersikap netral kepada semuanya tanpa memandang atribut sosial yang melekat dalam diri individu baik jabatan, nama baik ataupun yang lainnya.

Di dalam buku “TJ”, John Rawls mencoba untuk menganalisa kembali permasalahan mendasar dari kajian filsafat politik dengan merekonsiliasikan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan. Rawls mengakui bahwa karyanya tersebut sejalan dengan tradisi kontrak sosial (social contract) yang pada awalnya diusung oleh pelbagai pemikir kenamaan, seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Namun demikian, gagasan sosial kontrak yang dibawa oleh Rawls sedikit berbeda dengan para pendahulunya, bahkan cenderung untuk merevitalisasi kembali teori-teori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intuisionistik.

Dalam hal ini, kaum utilitaris mengusung konsep keadilan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama-rata. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggangu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”.

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak darimanapun (the view from nowhere), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “the State of Nature”.

Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “justice as fairness”.

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (equal liberty principle), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan beragama (freedom of religion). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (difference principle) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (equal opportunity principle). “Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepktif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (the least advantage).

 

DONALD BLACK ( TEORI EMPIRIS )

Hukum dapat diamati secara eksternal hukum, dengan mengumpulkan berbagai data dari luar hukum, yang disebut dengan perilaku hukum (behavior of law), sehingga dapat memunculkan dalil-dalil tertentu tentang hukum

Catatan :

  1. Hans Kelsen

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mnegenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, makdusnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.

 

  1. Friedman

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.

  1. Ian Mc Leod

Teori hukum adalah suatu yang mengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hukum, aturan-aturan hukum atau intitusi hukum secara umum.

  1. John Finch

Teori hukum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hokum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada sutau system hukum yang bertujuan menganalisis unsure-unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain.

  1. Jan Gijssels dan Mark van Hocke

Teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum. Mereka memandang bahwa ada kesinambungan antara Ajaran Hukum Umum dalam dua aspek sebagai berikut:

  • Teori hukum sebagai kelanjutan dari Aaran Hukum Umum memiliki objek disiplin mandiri, diantara dogmatik hukum di satu sisi dan filsafat hukum di sisi lain. Dewasa ini teori hukum diakui sebagai disiplin ketiga disamping untuk melengkapi filsafat hukum dan dogmatik hukum, masing-masing memiliki wilayah dan nilai sendiri-sendiri.
  • Teori hukum dipandang sebagai ilmu a-normatif yang bebas nilai, yang membedakan dengan disiplin lain.

 

  1. Bruggink

Teori hukum seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hokum dan putusan-putusan hukum dan system tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Pengertian ini mempunyai makna ganda, yakni definisi teori sebagai produk dan proses.

Ada lagi yang mengatakan bahwa teori hukum itu adalah teori tentang tertib manusia, karena ia memberi jawab tentang apa itu hukum secara berbeda yang steategik bagi tertib dirinya, yang mewarnai teori hukum.

 

b. Apa kaitan antara filsafat hukum, ilmu hukum, teori hukum dan hukum positif uraian dari pendapat pakar

 1. Filsafat Hukum

Berkaitan denga ajaran filsafati dalam hukum, maka ruang lingkup filsafat hukum tidak lepas dari ajaran filsafat itu sendiri, yang meliputi:

  • Ontology Hukum, yakni mempelajari hakikat hukum, misalnya hakikat demokrasi, hubungan hukum dan moral dan lainnya;
  • Axiology Hukum, yakni mempelajari isi dari nilai seperti kebenaran, keadilan, kebebasan, kewajaran, penyalahgunaan wewenang dan lainnya;
  • Ideologi Hukum, yakni mempelajari rincian dari keseluruhan orang dan masyarakat yang dapat memberikan dasar atau legitimasi bagi keberadaan lembaga-lembaga hukum yang akan datang, sistem hukum atau bagian dari sistem hukum;
  • Epistemologi Hukum, yakni merupakan suatu studi meta filsafat. Mempelajari apa yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana pengetahuan mengenai hakikat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamental lainnya yang umumnya memungkinkan;
  • Teleology Hukum, yakni menentukan isi dan tujuan hukum;
  • Keilmuan Hukum, yakni merupakan meta teori bagi hukum dan;
  • Logika Hukum, yakni mengarah kepada argumentasi hukum, bangunan logis dari sistem hukum dan struktur sistem hukum.

 

  1. Teori Hukum

Sehungungan dengan ruang lingkup dan fungsinya, teori hukum diartikan sebagai ilmu yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritis maupun manifestasi praktis, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.

 

Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya inter-disipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknik yuridis dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi reflektif.

 

Berdasarkan sifat inter-disipliner, maka bidang kajian teori hukum meliputi:

  • Analisis badan Hukum, meliputi konsep hukum, norma hukum, sistem hukum, konsep hukum teknis, lembaga hukum, figur hukum, fungsi dan sumber hukum;
  • Ajaran Metode Hukum, meliputi metode dogmatik hukum, metode pembentukan hukum dan metode penerapan hukum;
  • Metode keilmuan dogmatik hukum, yaitu apakah ilmu hukum sebagai disiplin logika, disiplin eksperimental atau displin hermeneutic;
  • Kritik Ideologi Hukum, berbeda dengan ketiga bidang kajian diatas, kritik ideology merupakan hal baru dalam bidang kajian teori hukum. Ideologi adalah keseluruhan nilai atau norma yang membangun visi orang terhadap manusia dan masyarakat.    

 

  1. Ilmu Hukum

Ilmu hukum memiliki berbagai istilah, Rechtswetenschap atau Rechttheorie dalam bahasa Belanda, Jurisprudence atau Legal Science dalam bahasa Inggris dan Jurisprudence dalam bahasa Jerman. Dalam kepustakaan bahasa Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah.

Istilah Rechtswetenschaf (Belanda) dalam arti sempit adalah dogmatik hukum atau ajaran hukum (Derechtsleer) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistemasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dengan demikian dogmatik hukum tidak bebas nilai tetapi syarat nilai. Rechtswetenschaf dalam arti luas meliputi dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum.

Rechtstheorie juga mengandumg makna sempit dan luas. Dalam arti sempit yaitu lapisan ilmu hukum yang berada diantara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Teori hukum dalam arti ini merupakan ilmu eksplanasi hukum (Een Verklarende wetenschaf van Het Recht).

Istilah Jurisprudence, legal Science, dan Legal Philosopy dalam bahasa Inggris mempunyai makna yang berbeda dengan istilah-istilah Belanda diatas. M.D.A. Feeman memberikan gambaran sebagai berikut:
Jurisprudence involves the study of general theoretical questions about the nature of law and legal system, abaout the relationship of law to justice and morality and about the social nature of law….. and science, however, is concerned with empirically observable fact and events.

H.P.H. Visser Thooft dari sudut pandang filsafat ilmu menggunakan istilah Rechtswetenscappen (ilmu-ilmu hukum) dan dirumuskan sebagai disiplin yang objeknya hukum. Atas dasar itu dikatakan: recht is mede wetwnschap.

Sementara Meuwissen menggunakan istilah Rechtsbeoefening (pengembanan hokum) untuk menunjuk pada semua kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat.
Filsafat hukum dengan ilmu hukum

Persamaan

Terletak pada objek materianya yaitu tingkah laku manusia

Perbedaan

Terletak pada Objek forma yaitu nilai-nilai dan hakekat

 

Ilmu hukum hanya memberikan jawaban sepihak dan hanya melihat gejala – gejala hukum sebatas yang dapat dilihat oleh panca indra mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan- kebiasaan manusia sementara itu pertimbangan nilai dari hakekat tsb luput dari penilaian-penilaian.

Norma hukum Tidak termasuk dunia kenyataan tapi masuk ke dalam sains (realita) atau solen (idealita).

 

Jadi dalam kajian ilmu hukum sain masuk dalam realita ilmu pengetahuan sedangkan Solen masuk dalam realita filsafat.

Sain harus mengacu pada sollin

 

llmu hukum dapat dibedakan menjadi  :

  1. Ilmu tentang Norma (Norm Wissenchaft)

Ilmu tentang norma antara lain membahas tentang perumusan norma hukum kemudian apa yang dimaksud dengan norma hukum

  1. Ilmu tentang pengertian Hukum (Kampushesyen)

Antara lain membahas tentang Masyarakat hukum, subjek hukum

Keduanya disebut dengan ilmu Dogmatig

Ciri dog matig hukum  :   Teoritis rasional dengan mengunakan logika

  1. Ilmu tentang kenyataan Hukum (Tatsachen Wissenschaft)

Ilmu tentang kenyataan ,ilmu ini mempelajari tentang kenyataan – kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yaitu sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam masyarakat

 

Dari perbandingan tersebut tampak bahwa filsafat tidak dimasuk kan dalam cabang dari ilmu hukum tapi masuk dalam teori ilmu hukum (legal Theori) mengapa tidak masuk dalam cabang ilmu hukum karena filsafat mempelajari fenomena – fenomena.

 

Batas – batas Filsafat hukum dan ilmu hukum

Filsafat hukum termasuk dalam filsafat

Merupakan bagian dari filsafat bukan bagian dari hukum

 

Dalam filsafat adalah filsafat hukum adanya merupakan bagian dari Filsafat etika

 

Filsafat dibagi dalam 2 bagian :

  1. Filsafat yang umum teoritis
  2. Filsafat yang khusus praktis

 

Filsafat adalah

Induk dari segala ilmu sedangkan ilmu hukum bagian kecil dari ilmu hukum

Filsafat khusus praktis terbagi 2 :

  1. Abstrak
  2. Kongkrit

 

Ilmu hukum berbicara tentang realita, kenyataan. Ilmu hukum tidak berbicara tentang hal2 yang abstrak

Ex  :

Hukum perjanjian ada karena manusia melakukan perjanjian hukum perkawinan ada karena adanya perkawinan

 

Filsafat yang khusus praktis

Berbicara yang sesungguhnya ada

  1. Khusus abstrak
  • mempunyai sifat yang umum universal
  • tidak tergantung pada ruang dan waktu
  • tidak melekat pada waktu
    1. Khusus konkrit
  • bergantung pada ruang dan waktu (hukum positif)

ex  :

Pembunuh pertama di dunia adalah qabil, dia membunuh habil. Hal ini terjadi karena Qabil tidak mendapat keadilan, jadi keadilan merupakan hak yang disukai oleh masyarakat

  • Norma aturan adil adalah bersifat konkrit

Ilmu hukum

  • Filsafat khusus konkrit
  • Karena norma – konkrit yang dulu sesuai belum tentu sekarang bisa diterima

 

Filsafat yang kongkrit adalah

Filsafat yang diselenggarakan di dalam setiap ilmu pengetahuan yang terikat atau melekat pada hasil – hasil ilmu pengetahuan oleh karena itu sering disebut sebagai filsafat yang hanya mempunyai sifat konstruksi artinya memberi dasar- dasar yang umum dari setiap ilmu pengetahuan yang bersangkutan

 

Aspek Filsafat

  • orang takut hukum karena butuh hukum

Aspek teori ilmu hukum

  • orang takut hukum karena takut dihukum

 

Batas antara filsafat yang khusus kongkrit dengan filsafat yang khusus abstrak seringkali tidak diingat oleh sarjana yang bersangkutan, terutama oleh para sarjana yang keahliannya terletak di dalam ilmu pengetahuan yang besangkutan saja.

 

Filsafat hukum yang pada pokoknya didasarkan pada ilmu hukum merupakan filsafat yang hanya bersifat konstruksi

 

Kajian terhadap ilmu hukum ada 2  :

  1. ilmu hukum ( konstruksi )
    • Basisnya ilmu hukum tapi mengkaji filsafat
    • lmu hukum menyesuaikan filsafat
  2. ilmu filsafat
    • Basicnya filsafat tapi mengkaji ilmu hukum
    • yang sempurna/sebaiknya

 

orang hukum mengkaji sosiologi hasilnya dangkal

orang sosiologi mengkaji hukum hasilnya dalam

 

Filsafat yang bersifat praktis konkrit mulai berkembang pada abad 19 dan awal abad 20 Masehi mengenai sistim-sistim modern dan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa batas antara filsafat hukum dan ilmu hukum ialah  :

Ilmu hukum

Termasuk ilmu pengetahuan mengenai hukum positif atau hukum INGCONGKRITO, jadi objek adalah hukum positif. Oleh karena itu bersifat universal.

 

 

Filsafat hukum

Mengenai hukum dalam arti abstrak (IN ABSTRACTO) yang termasuk dalam filsafat abstrak khusus praktis, jadi Objek filsafat hukum adalah hukum secara abstrak dimana kajian filsafat hukum sekarang sama dengan masa lalu maka disebut universal

 

Filsafat hukum dalam arti abstrak dapat dibagi dalam 2 lingkungan

  1. Lingkungan yang merupakan dasar dari hukum Positif atau hukum dalam arti kongkrit dengan demikian hal – hal yang merupakan kesimpulan yang diperoleh melalui abstraksi yaitu abstraksi dari hal- hal sebagai hasil yang umum kolektif maka metoda filsafat hukum disini adalah Induktif
  2. Lingkungan yang tidak melalui Induksi tetapi yang didasarkan atas pokok pangkal yang abstrak umum, Universal yang diambil dari hasil filsafat yang doperoleh dengan jalan deduksi.

 

Filsafat hukum yang termasuk dalam lingkungan yang kedua diatas baru berhadapan dengan :

  1. Hukum yang abstrak umum yaitu hukum kodrat
  2. Hukum yang tingkatnya lebih tinggi dari hukum kodrat yaitu keadilan

 

Oleh Karena itu dapat dikatakan adanya suatu hubungan yang terdapat antara filsafat hukum dan ilmu hukum sebab didalam fikiran kita terdapat hukum positif, hukum kodrat dan asas keadilan

Dengan demikian orang akan menempatkan hukum positif itu dalam rangkaian 2 hal yang abstrak ini yaitu   :

Hukum positif sebagai penjelmaan yang khusus yang terikat pada waktu dan ruang tertentu dan hubungan antara objek ilmu hukum yang positif itu dengan objek filsafat hukum  yang abstrak yaitu hukum kodrat dan asas keadilan maka disini jelas terlihat adanya hubungan antara hukum kodrat dengan hukum positif, antara asas keadilan dengan hukum positif baik melalui hukum kodrat atau tidak dengan demikian secara jelas dapat kita lihat objek filsafat hukum adalah  :

  1. Azaz keadilan
  2. Hukum Kodrat
  3. Dasar- dasar umum hukum positif

 

d. Berdasarkan poin 1 dean 2 di atas, uraikan secara conclutive, makna substansi dan hakikat teori hukum tersebut

Sehungungan dengan ruang lingkup dan fungsinya, teori hukum diartikan sebagai ilmu yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritis maupun manifestasi praktis, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.

Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya inter-disipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknik yuridis dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi reflektif.

Berdasarkan sifat inter-disipliner, maka bidang kajian teori hukum meliputi:

  • Analisis badan Hukum, meliputi konsep hukum, norma hukum, sistem hukum, konsep hukum teknis, lembaga hukum, figur hukum, fungsi dan sumber hukum;
  • Ajaran Metode Hukum, meliputi metode dogmatik hukum, metode pembentukan hukum dan metode penerapan hukum;
  • Metode keilmuan dogmatik hukum, yaitu apakah ilmu hukum sebagai disiplin logika, disiplin eksperimental atau displin hermeneutic;
  • Kritik Ideologi Hukum, berbeda dengan ketiga bidang kajian diatas, kritik ideology merupakan hal baru dalam bidang kajian teori hukum. Ideologi adalah keseluruhan nilai atau norma yang membangun visi orang terhadap manusia dan masyarakat.

 

e. Bagaimana menggunakan teori hukum dalam menulis karya ilmiah hukum (orasi, disertasi, tesis, makalah, artikel, legal momerendum)

Pada awalnya, pada waktu para pakar belum mempersoalkan secara intens status keilmuwan disiplin hukum, sering dikenal apa yang dinamakan Riset Hukum (Legal Research) pada berbagai literatur yang dipublikasikan.

Oleh karena tahap penelitian hanya penelitian kepustakaan dengan memungut data sekunder (dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dll) dengan menggunakan instrumen penafsiran dan konstruksi hukum, para pakar disiplin yang berpredikat ilmu versi ajaran Positivistik menganggap proses itu bukan proses ilmiah karenanya hasil penelitiannya bukan merupakan Karya Ilmiah katakanlah suatu karya profesi.

Sebagai suatu ilmu dengan sendirinya disiplin hukum kini memiliki metode ilmiahnya tersebut :

“METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF”

Atau metode penelitian hukum disingkat MPH. Ciri utama dari MPH ini sama seperti riset hukum, namun, dengan berkembangnya Konsepsi hukum dari yang bersifat Tradisional berdasarkan Ajaran Positivisme Hukum Klasik (John Rustin – Hans Kelsen) yang melihat hukum hanya sekedar suatu azas atau norma / kaidah, menjadi:

            Selain azas / norma / kaidah juga merupakan gejala sosial budaya dan gejala lainnya

Maka dimungkinkan selain data hukum dalam analisis hukumnya digunakan pula data-data yang mendukung dengan kontribusi utama hasil penelitiannya adalah HUKUM.

 

Sejalan dengan disiplin ilmu-ilmu lain khususnya ilmu-ilmu sosial, teori yang digunakan dipecah menjadi lebih kongkrit / membumi seperti menjadi varibael, dimensi, dan indikator, dalam ilmu hukum normatif teori diperas menjadi inti-inti pemikiran yang lalu digunakan sebagai landasan teoritis kajian.

 

Bagaimanapun sebuah tema / topik / judul penelitian mengandung di dalamnya masalah yang harus diteliti untuk dipecahkan.

Dengan menggunakan inti-inti pemikiran dari sebuah teori dipilih yang dimulai dapat menjawab permasalahan itu diharapkan hasil analisisnya dapat memberikan kontribusi praktikal maupun teoritikal dimana yang terakhir ini dapat mendukung perkembangan dan dinamika ilmu hukum normatif.

 

Disamping suatu topik yang dipilih (yang dikaji itu) mengandung masalah, dalam kajian ilmu hukum selalu terkait dengan suatu perundang-undangan tertentu yang positif. Inilah ciri dari suatu penelitian di bidang ilmu hukum itu.

Dengan menggunakan Teori Sistem Hukum dari L. Friedman misalnya yang kini amat populer digunakan oleh para kandidat doktor  ilmu hukum dalam analisisnya, selain teori hukum pembangunannya Mochtar Kusumaatmadja, atau Studi Hukum Kritis dari M. Unger, banyak dihasilkan temuan-temuan penting yang berguna bagi dunia praktisi dan teoritisi.

 

Untuk memperoleh pemahaman dengan cara bagaimana inti-inti pemikiran dari suatu teori itu digunakan dalam analisis dikutip di bawah ini misalnya analisis yang dibuat oleh  Satya Arinanto dalam orasi berjudul “Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi”, pengukuhan gurubesar di Universitas Indonesia, 2006 hal. 24 s.d. 28 sebagai berikut :

“Dalam era pasca reformasi, sebagaimana disinggung di muka, politik pembangunan hukum nasional merujuk pada beberapa arahan yang bertajuk “Pembenahan dan Sistem Politik Hukum” yang merupakan salah satu bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009. Dengan demikian pembahasan dalam bagian berikutnya ini juga akan didasarkan pada ketiga unsur sistem hukum tersebut.

Dalam Perpres ini maksudnya pengaruh Friedman sangat tampak pada bagian-bagian awal, dimana permasalahan politik pembangunan hukum nasional ditinjau dari 3 (tiga) hal : substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Dalam konteks substansi hukum, terdapat beberapa permasalahan yang mengemuka antara lain sebagai berikut : terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan dan implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya dalam konteks struktur hukum juga disebutkan beberapa kendala antara lain sebagai berikut : kurangnya independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, padahal faktor independensi dan akuntabilitas merupakan dua sisi mata uang logam.

Selanjutnya disinggung pula mengenai kualitas sumber daya manusia di bidang hukum – mulai dari peneliti hukum, perancang peraturan perundang-undangan sampai tingkat pelaksana dan penegak hukum – masih memerlukan peningkatan.

Ditegaskan pula mengenai permasalahan sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Konteks ini juga menyarankan perlunya pelaksanaan pembinaan satu atap oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (impartial).

Terakhir, dalam konteks budaya hukum, disoroti beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut: timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat.

Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat, baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Selanjutnya disinggung pula permasalahan menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum dalam masyarakat Sehubungan dengan beberapa permasalahan tersebut, menurut Perpres tersebut, sasaran yang akan dilakukan dalam tahun 2004-2009 adalah terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias jender); terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, professional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat secara keseluruhan kepada hukum.

 

 

 

 

 

  1. Temukan risestensi antara finomena hukum dan non hukum, dan uraikan secara simple kasus dan teori hukum yang mendasarinya, sehingga terlihat kasus di bawah ini antar fenomena hukum (resistensi das solen dan das sein) dengan fenomena non hukum (bukan ranah hukum) dan juga antar dakwaan hukum yang bersifat umum dan hukum hak asasi manusia, contoh:

a. Prita case (loco dilicti RS Omni Internasional tanggerang)

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah diterapkan, dan kembali memakan ‘korban’. Kali ini terjadi pada seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari, mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Saat dirawat Prita Mulyasari tidak mendapatkan kesembuhan, malah penyakitnya bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit serta rekam medis yang diperlukan pasien. Kemudian Prita Mulyasari Vila – warga Melati Mas Residence Serpong ini – mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut lewat surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di dunia maya. Akibatnya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional berang dan marah, dan merasa dicemarkan.

Lalu RS Omni International mengadukan Prita Mulyasari secara pidana. Sebelumnya Prita Mulyasari sudah diputus bersalah dalam pengadilan perdata. Saat ini Kejaksaan Negeri Tangerang telah menahan Prita Mulyasari di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 karena dijerat pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Banyak pihak yang menyayangkan penahanan Prita Mulyasari yang dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena akan mengancam kebebasan berekspresi. Pasal ini menyebutkan : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

 

Beberapa aliansi menilai : bahwa rumusan pasal tersebut sangatlah lentur dan bersifat keranjang sampah dan multi intrepretasi. Rumusan tersebut tidak hanya menjangkau pembuat muatan tetapi juga penyebar dan para moderator milis, maupun individu yang melakukan forward ke alamat tertentu.

Kasus ini juga akan membawa preseden buruk dan membuat masyarakat takut menyampaikan pendapat atau komentarnya di ranah dunia maya. Pasal 27 ayat 3 ini yang juga sering disebut pasal karet, memiliki sanksi denda hingga Rp. 1 miliar dan penjara hingga enam tahun.

 

b. Ariel Paterpan case (rejim hukum teknologi informatika)

Keserasian antara nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai hukum positif harusnya berjalan linier. Nilai-nilai yang dimaksudkan oleh Soerjono Soekanto disini adalah nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah dan nilai rohaniah serta nilai konservatisme dan nilai inovatisme. Dengan demikian hukum yang ada dapat berjalan sesuai fungsinya, yaitu untuk mengatur masyarakat dan menghasilkan kepastian hukum. Tidak memandang subjek yang melanggar hukum, melainkan melihat tindakan yang telah dilanggar, disini masyarakat dituntut agar memiliki pola pikir yang rasional.

 

Dalam kasus Ariel tersebut kita dapat melihat ketidakserasian nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan nilai-nilai hukum positif negara kita. Ketidakserasian tersebut jika tidak disikapi dengan bijaksana dapat berdampak negatif, seperti yang telah dijelaskan dalam bab analisis, yaitu dapat membenarkan perilaku pelanggar hukum, bahkan menganggap pelanggar hukum bukan sebagai orang yang bersalah dan tidak pantas dihukum karena ke populerannya.

 

Dalam pandangan  saya (Dadi), boleh saja kita memiliki public figure yang dibanggakan, namun bila public figure tersebur melanggar hukum, hendaknya kita memposisikan diri pada tempatnya dengan membantu  pemerintah dalam menegakkan hukum. Salah satu contoh konkritnya ialah dengan tidak ikut melakukan tindakan menyebarluaskan video-video yang melanggar asusila, dan bahkan tindakan yang sangat sederhana yaitu memiliki pandangan yang sama dengan hukum bahwa pornografi dan tindakan asusila adalah perbuatan yang salah dan pelaku pelanggaran wajib dikenakan sanksi hukum. Refleksi ini untuk kita renungi, bahwa cermin yang ada didepan kita dari berbagai peristiwa di masyarakat mampu menunjukkan letak kekurangan sosial kita. Mari bersama kita perbaiki dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. Indonesia sebagai satu kesatuan yang didasarkan  pada penghormatan atas keanekaragaman yang membentuknya, tapi bukan berarti dengan  banyaknya keanekarangaman tidak mampu disatukan dengan hukum negara. Jangan seperti  peribahasa, “buruk rupa cermin dibelah”, dengan menghadirkan fenomena sosial seperti ini menjadi  bahan perenungan kita untuk menjadi bangsa yang lebih baik.

 

c. Jupe dan Depe case ( Rejim Hukum Sinetron)

Perkelahian atau konflik dalam film ”Arwah Goyang Karawang” terjadi antar sesama artis yakni Dewi Persik (Depe) dan Julia Perez (Julia Perez). Perkelahian ini terjadi pada saat Julia Perez dan Dewi sedang menjalani syuting film Arwah Goyang Karawang berlokasi di sebuah hotel kawasan Matraman, Jakarta. Pada awalnya Dewi Persik (Depe) dan Julia Perez (Jupe) sedang melakukan adegan perkelahian, perkelahian yang semula akting semata, akhirnya berubah menjadi perkelahian sungguhan. Setelah perkelahian terjadi rupanya tidak berhenti begitu saja, karena akhirnya Depe melaporkan kasus tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

 

Di Indonesia, dunia artis dengan segala aktivitasnya merupakan sebuah materi yang menarik untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Dibuktikan dengan banyaknya acara-acara yang membahas tentang dunia artis misalnya infotainment, silet, dan lain sebagainya. Hadirnya acara tersebut dan disiarkan hampir setiap hari secara jangka panjang dapat membentuk persepsi, pengertian dan kepercayaan tertentu pada artis-artis yang disiarkannya. Julia Perez, adalah salah satu artis yang tak luput dari pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh media massa terutama dalam acara-acara infotainment. Citra yang dimiliki Julia Perez yang diperoleh berkat terpaan media massa dalam jangka panjang yakni sebagai artis yang dikenal karena keseksiannya karena saat muncul di televisi maupun media yang lain selalu mengenakan pakaian-pakaian yang minim. Selain itu, Julia

Perez juga sering membuat sensasi dan hal tersebut, sangat menarik bagi pihak media massa untuk disiarkannya. Misalnya, sewaktu kasus perselisihan yang terjadi antara Julia Perez dengan Depe, hampir setiap hari media massa khususnya televisi selalu menyiarkan hal tersebut dengan berbagai versi.

 

Perkelahian yang berbuntut pada ranah hukum adalah efisode baru hukum artinya harus dibedakan antara ranah permainan (sinetron) dengan kasus pidana yang sebenarnya. Jadi harusnya dibuat undang-undang persinetronan. Apabila terjadi tidak pidana maka apakah tergolong pidana biasa atau pidana khusus.

 

d. Bibid dan Chandra case (deponering)

Berlarutnya Kasus penangkapan pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit S Riyanto, merupakan bukti dari carut marutnya pelaksanaan penegakkan hukum di indonesia. Kasus yang menyeret nama-nama seperti anggodo widoyo, anggoro widjoyo menambah rumit deretan kasus tersebut. Korupsi, mafia hukum, tendensi politik terasa semakin menyesakkan kehidupan bangsa indonesia. Belum lagi dereretan kasus lain yang tidak kunjung tuntas penyelesaiannya.

 

Terlepas dari tendensi, kasus bibit chandra harus disikapi dengan serius dan teliti. Di keluarkannya SKPP oleh president harusnya dengan pertimbangan dan akurassi analisis yang matang sehingga setelah keputusan tersebut keluar tidak ada lagi masalah. Artinya tidak ada lagi yang protes terahadap SKPP tersebut. Namun kenyataanya masih ada juga yang pihak yang tidak terima. Terbukti adanya pengajuan pra peradilan oleh anggodo wijoyo.

 

Kemudian munculnya Putusan PT DKI Jakarta yang menyatakan bahwa SKPP Tidak SAH (terlepas dari benar tidaknya keptusan tersebut) juga membuktikan bahwa SKPP tersebut di pertanyakan kekuatan hukumnya. Sekali lagi dengan bahasa sederhana dikeluarkannya SKPP oleh president dan keputusan PT DKI jakarta bahwa SKPP tidak sah membuktikan bahwa president dan PT DKI Jakarta tidak kompak.

 

Disisi lain Walaupun Kapolri tegas mengatakan penahanan itu sesuai prosudur hukum dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak ada rekayasa . Tetapi begitu npenjelasan Kapolri langsung menuai kecaman semakin kuat dan luas dari masyatralkat . Kecaman yang muncul bukan saja dari kalangan praktisi hukum , juga dari tokoh masyarakat , tokoh publik , organisasi anti korupsi , bahkan Gus Dur juga menyatakan dukungan terhadap KPK .

Dari ICW melihat penahanan dan alasan menjadikan Bibit dan Chandra sebagai tersangka juga dipertanyakan , sebab polisi tidak memiliki bukti yang kuat untuk menjadikan keduanyan sebagai tersangka . Dari berbagai peristiwa yang menimpa KPK, Fibridiansyah dari ICW menuding ini suatu rekayasa untuk melemahkan KPK. Dengan demikian kesan dunia internasional terhadap komitmen Indonesia memberantas korupsi menurun . Bahkan ia akan membawa kasus ini pada konprensi Institusi anti korupsi Internasional bulan Nopember ini .

 

Untuk menunjukkan tindakan polisi menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka dan tindakan penahanan, dibeberkan Kapolri . Kapolri membuka bahwa kasus ini sudah dikonsultasikan dengan pihak Kejaksaan pada saat Polisi menyerahkan berkas penyalah gunaan wewenang oleh kedua Pimpinan KPK Non Aktif ini. Tetapi ada petunjuk dari Kejaksaan agar melengkapi berkas ini dengan pasal pemerasan dan penuapan yang dilaporkan polisi.  Petunjuk tersebutlah yang menyebabkan polisi  lalu mengangkat kasus suap dan pemerasan terhadap bibit dan Chandra. Tetapi kalangan praktisi hukum melihat tidak ada bukti kuat dilakukan penyuapan dan pemerasan. Bahkan Ary yang disebut dalam BAP Polisi mengakui adanya penyerahan uang, belakangan mencabut keterangannya sebab ia belum pernanh bertemu dan tidak kenal dengan pimpinan KPK . Disamping itu pada tanggal dan tempat yang disebut polisi dilalkukan penyerahan uang suap oleh Ary, ada alibi kuat bahwa Pimpinan KPK itu tidak berada di tempat saat itu, tetapi berada di luar negeri. Dengan demikian menurut Fabridiansyah bukti tersebut gugur.

 

Berbagai kalangan curiga, dengan nanti bibit dan chandra ditetapkan sebagai terdakwa maka akan diberhentikan secara permanen sesuai UU. Dan sasaran itu yang diinginkan didalam dugaan rekayasa. Tetapi harapan tersebut menjadi hambar  setelah MK menetapkan keputusan Sela atas gugatan yudisial review UU KPK. MK dalam putusan selanya minta Presiden tidak mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tetap sebelum MK mengambil keputusan atas gugatan Yudisial Review.

 

 

dari berbagai sumber bacaan