Soal dan Jawaban Edisi Teori Hukum 2

 

  1. Teori hukum merupakan resistensi antara filsafat hukum (meta teori) dan keilmuan hukum (hukum positif) yang bermaksud mengantrol keberadaan hukum positif baik dari segi landasan fundamental, efektifitas maupun dari segi rekonseptualisasinya secara praktis kedalam teoritis:

a. Jelaskan hal-hal tersebut di atas didasari pendapat Mochtar Kusumaatmadja, Friedman, Hans kalsen, Auguste Comte dan Jhon Austin

 

Mochtar Kusumaatmadja

Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah maka Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai law as a tool of social engeenering.

 

Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman dalam buku Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Sabian Utsman,2009:356) ada tiga elemen penting yang dapat menentukan berfungsinya suatu hukum yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum yang baik akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan substansi hukum yang baik, begitu pula sebaliknya. Kedua elemen tersebut akan berjalan baik apabila diikuti budaya hukum yang baik dari masyarakat. Jika budaya hukum dari masyarakat tidak dapat mendukung kedua elemen tersebut maka tidak ada artinya. Substansi hukum meliputi : aturan, norma, & pola perilaku (hukum yang tertulis & hukum yang berlaku – hidup dalam masyarakat).

Menurut Lawrence, tiga elemen penting yang menentukan berfungsi atau tidaknya hukum antara lain :

  1. Struktur Hukum meliputi : tatanan daripada elemen lembaga hukum (kerangka organisasi & tingkatan dr lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, kepengacaraan).
  2. Budaya hukum meliputi : nilai-nilai, norma-norma & lembaga-lembaga yg menjadi dasar daripada sikap perilaku hamba hukum.
  3. substansi hukum meliputi : peraturan – peraturan atau regulasi yang di buat oleh lembaga yang berwenang.

 

Hans kalsen

Seperti halnya Stammler sebagai eksponen Neo-Kantian mazhab Marburg, Kelsen juga bertolak dari dualisme Kant antara `bentuk’ dan `materi’. Namun demikian, la berseberangan dengan Stammler. Kelsen tidak sependapat dengan Stammler yang menerapkan model Kant tersebut pada bidang kehendak. Sebaliknya, mengikuti Kant, Kelsen mengamini perbedaan antara bidang `ada’ (Sein) dan bidang `harus’ (Sollen) sebagai dua unsur dari pengetahuan manusia . Bidang Sein berhubungan dengan alam dan fakta (yang seluruhnya dikuasai oleh rumus sebab-akibat). Sedangkan bidang Sollen justru berkaitan dengan kehidupan manusia (yang dikuasai kebebasan dan tanggungjawab). Itulah sebabnya, dalam bidang Sollen, digumuli soal kebebasan dan tanggungjawab manusia itu. Tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tapi dalam hidup bersama la memikul tanggungjawab menciptakan hidup bersama yang tertib. Tapi untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib itu, perlu pedoman-pedoman obyektif yang harus dipatuhi bersama pula. Pedoman inilah yang disebut hukum. Bidang Sollen, (di mana hukum terhisap di dalamnya), kata Kelsen, dikuasai oleh prinsip tanggungan (prin.Zip der 5,urechnung), yakni `bila hal ini terjadi, maka seharusnya hal itu terjadi pula . Dengan kata lain, jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan itu. Singkatnya, “orang harus menyesuaikan din dengan apa yang telah ditentukan”. Di sinilah letak sifat normatif dari hukum. Keharusan dan kewajiban menaati hukum, melulu karena telah ditentukan demikian (secara yuridis-formal), bukan karena nilai yang dikandung dalam materi hukum itu senclin. Dan’ sinilah kita kenal term `yuridis-normatif’.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, dari mana sumber pedoman-pedoman obyektif itu? Kata Kelsen, sumber semua itu adalah dari grundnorm (norma dasar). Grundnorm menyerupai sebuah pengandaian tentang `tatanan’ yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam hal ini, negara). Kelsen sendiri tidak menyebut isi dari grundnorm tersebut. Ia hanya katakan, grundnorm merupakan syarat transedental-logis bagi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hirarki padagrundnorm. Dengan demikian, secara tidak langsung, Kelsen juga sebenarnya membuat teori tentang tertib yuridis.
Dengan menggunakan konsep Stufenbau (lapisan-lapisan aturan menurut eselon), la mengkonstruksi pemikiran tentang tertib yuridis. Dalam konstruksi ini, ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh sistem perundang-undangan mempunyai suatu struktur piramidal (mulai dari yang abstrak yakni grundnorrre sampai yang konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi menurut Kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan ticlak legal adalah mengeceknya melalui logika stufenbau itu, dan grundnorm menjadi batu uji utama.
Versi lain diajukan oleh penganut positivisme yuridis kontemporer, yakni H.L.A. Hart. la mengajukan kriteria untuk membedakan antara peraturan yuridis dan tidak yuridis. Menurut Hart, secara umum pengertian Austin tentang hukum tepat, sebab benarlah, bahwa perintah-perintah yang disebut hukum, dikeluarkan oleh seorang yang berkuasa dan bahwa perintah-perintah itu biasanya ditaati. Tapi itu tidak cukup. Untuk mengetahui suatu peraturan bersifat legal, dan karenanya sungguh¬sungguh hukum, kata Hart, minimal kita harus insaf tentang dua jenis kaidah hukum. Ada kaidah hukum yang menentukan kelakuan orang (kaidah primer) dan ada kaidah hukum yang menentukan syarat bagi berlakunya kaidah primer tersebut (kaidah sekunder). Kaidah sekunder itu disebut petunjuk pengenal (rules of recognition), sebab kaidah itulah yang memberitahu kepada kita manakah hukum yang sah itu . Petunjuk pengenal itu berkaitan dengan kompetensi di bidang hukum. Karena adanya petunjuk itu, masyarakat menerima undang-undang dan peraturan-peraturan tertentu sebagai berlaku. Terdapat macam-macam petunjuk pengenal bagi berlakunya hukum, misalnya dekrit presiden, peraturan DPR, statuta, dan lain sebagainya. Petunjuk pengenal yang paling ultim (ultimate rule of recognition), biasanya ditentukan dalam konstitusi .

 

Auguste Comte

Teori – teori yang dikemukakan oleh Auguste Comte banyak dipengaruhi oleh berbagai latar belakang diantaranya adalah:

  1. Revolusi perancis dengan segala aliran pikiran yang berkembang pada masa itu. Comte tidaklah dapat dipahami tanpa latar belakang revolusi perancis dan juga Restorasi Dinasti Bourbon di Perancis yaitu pada masa timbulnya krisis sosial yang maha hebat dimasa itu. Sebagai seorang ahli pikir, Comte berusaha untuk memahami krisis yang sedang terjadi tersebut. ia berpendapat bahwa manusia tidaklah dapat keluar dari krisis sosial yang terjadi itu tanpa melalui pedoman – pedoman berpikir yang bersifat scientific.
  2. Adanya filsafat sosial yang berkembang di Perancis pada abad ke-18. Khususnya filsafat yang dikembangkan oleh para penganut paham encyclopedist ini, terutama dasar – dasar pikirannya, sekalipun kelak ia mengambil posisi tersendiri setelah keluar dari aliran ini.
  3. Aliran reaksioner dari para ahli pikir Thoecratic terutama yang bernama De Maistre dan De Bonald. Aliran reaksioner dalam pemikiran Katolik Roma adalah aliran yang menganggap bahwa abad pertengahan kekuasaan gereja sangat besar, adalah periode organis, yaitu suatu periode yang secara paling baik dapat memecahkan berbagai masalah – masalah sosial. Aliran ini menentang pendapat para ahli yang menganggap bahwa abad pertengahan adalah abad di mana terjadinya stagmasi didalam ilmu pengetahuan, karena kekuasaan gereja yang demikian besar di segala lapangan kehidupan. Comte telah membaca karya – karya pemikir Theocratic dibawah pengaruh Sain– Simont sebagaimana diketahui Sain– Simont juga menganggap bahwa abad pertengahan adalah periode organic yang bersifat konstruktif.
  4. Sumber terakhir yang melatarbelakangi pemikiran Comte adalah lahirnya aliran yang dikembangkan oleh para pemikir sosialistik, terutama yang diprakarsai oleh Sain– Simont. Comte telah membangun hubungan yang sangat erat dengan Sain– Simont dan juga dengan para ahli pikir sosialis Prancis lainnya. Comte di suatu pihak akan membangun pengetahuan sosial dan dipihak lain akan membangun kehidupan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat scientific. Sebenarnya Comte memiliki sifat tersendiri terhadap aliran ini, tetapi sekalipun demikian dasar – dasar aliran masih tetap dianutnya terutama pemikiran mengenai pentingnya suatu pengawasan kolektif terhadap masyarakat, dan mendasarkan pengawasan tersebut didalam suatu dasar yang bersifat scientific.

 

Karya – karya Auguste Comte diantaranya adalah Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian yaitu Social Statics dan Social Dynamic. Pembagian sosiologi kedalam dua bagian ini bukan berarti akan memisahkannya satu sama lain. Bagian yang paling penting dari sosiologi menurut Auguste Comte adalah apa yang disebutnya dengan social dynamic, yaitu teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat. Karena social dynamic merupakan study tentang sejarah yang akan menghilangkan filsafat yang spekulatif tentang sejarah itu sendiri.

 

Jhon Austin

Semua teori yang telah dibahas, mulai dari `teori kekuatan’ versi para filsuf Ionia sampai teori solidaritas sosial-nya Durkheim yang baru saja dikemukakan, mengaitkan teorinya dengan dimensi mosaik (ke)-manusia(-an). Tapi tidak demikian dengan positivisme yuridis. Bagi aliran ini, hukum hanya ditangkap sebagai aturan yuridis, lebih khusus, bentuk yuridisnya. Mengenai isi atau materi hukum, bukan soal yang penting. la menjadi bidang kajian ilmu lain, bukan wilayah kajian hukum. Ilmu hukum hanya berurusan dengan fakta bahwa ada tata hukum yang dibuat negara, dan karenanya harus dipatuhi. Jika anda tidak patuhi, siaplah terima sanksi. Hukum, bukan persoalan adil-tidak adil, dan juga bukan soal relevan atau tidak dengan pergumulan dunia riil. Satu-satunya yang relevan jika berbicara tentang hukum, adalah la ada dan sah secara yuridis.
Aliran ini, memang punya latar pemikiran sendiri, yang secara agak gegabah menerapkan cara berpikir positivistis August Comte dan empirisme David Hume. Seolah konsisten dengan tesis Comte dan Hume, positivisme yuridis ingin menangkap tata hukum sebagai fakta sensual, sekedar sebuah fakta empiris. Akibatnya, la hanya peduli pada segi-segi yang dapat ditangkap oleh panca indra. Ya, hukum dipaksa untuk ditangkap oleh indra sensual. Karena yang dapat ditangkap secara sensual adalah kumpulan aturan, dan aturan itu secara faktual dibuat oleh penguasa yang sah, serta keberlakuannya dapat dipaksakan, maka menurut aliran ini, hukum tidak lebih sekedar onggokan aturan¬aturan formal dari negara.
Itulah sebabnya, bagi Austin, tata hukum itu nyata dan berlaku, bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial (kontra Comte dan Spencer), bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa (kontra von Savigny), bukan pula karena cermin keadilan dan logos (kontra Socrates Cs), tetapi karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Justifikasi hukum ada di segi formal-legalistiknya, baik sebagai wujud perintah penguasa (versi Austin) maupun derivasi Grundnorm (versi Kelsen). Logis kiranya, jika
bagi aliran ini hal yang penting dalam mempelajari hukum adalah bentuk yuridisnya, bukan mutu isinya. Isi material hukum, merupakan bidang non-yuridis yang dipelajari oleh disiplin ilmu lain .

John Austin dengan analytical legal positivism-nya, menjadi penganut utama aliran positivisme yuridis. Austin bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah-perintah, dan ada orang yang pada umumnya mentaati perintah-perintah tersebut. Tidak penting mengapa orang mentaati perintah-perintah itu. Bahwa mereka mentaati karena takut, atau karena rasa hormat, atau karena merasa dipaksa? Sama saja. Yang penting, faktanya adalah ada orang yang menaati aturan itu. Kalau tidak, dijatuhkan sanksi. Maka untuk dapat disebut hukum menurut Austin diperlukan adanya unsur-unsur yang berikut: (1). Adanya seorang penguasa (souvereighnity), (2). suatu perintah (comman(j), (3). kewajiban untuk mentaati (duty), (4). sanksi bagi mereka yang tidak taat (sanction) .
Dengan demikian, Austin menggantikan ideal keadilan yang secara tradisional dipandang sebagai pokok utama segala hukum dengan perintah seorang yang berkuasa . Hukum sebagai keadilan diganti sekedar aturan formal. Dan hal-hal keutamaan (summum bonum) yang menjadi dasar normatif sebuah aturan hukum (misalnya adil, bermanfaat, aspiratif), diganti sekedar legalitas. Maka sebenarnya agak janggal jika terhadap eksistensi dan keberlakuan aturan seperti ini, digunakan terminologi normatif, jelasnya yuridis-normatif. Yuridis, ya. Tapi normatif, belum tentu! Karena (seperti telah dikatakan pada halaman-halaman awal karya ini) normativitas sebuah aturan terletak pada mutu isinya yang mengandung keutamaan, bukan pada bentuk lahiriahnya yang legal dan sah. Menurut penulis, hukum yang genuine adalah hukum yang mengandung keutamaan, serentak legal. Aturan yang tidak mengandung keutamaan, tidak layak disebut hukum. la lebih tepat disebut paksaan yang dilegalkan.
Memang Hans Kelsen berupaya memberi pendasaran normatif melalui Grundnorne. Suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu jenjang yang lebih tinggi yang berpuncak pada Grundnorrrt. Tapi apa isi grundnorm itu, Kelsen tidak menjelaskannya. la hanya menyebut itu sebagai pengandaian¬pengandaian ultim. Menjadi persoalan, bagaimana dengan perintah (aturan hukum) Hitler yang memerintahkan genosida terhadap ras Yahudi yang didasarkan pada cita-cita kemurnian ras Aria sebagai grundnorm-nya? Apakah itu masih pantas disebut normatif? Akal sehat siapapun, tidak akan menyetujui hal itu.

 

b. Berikan uraian tentang pengertian substansi dan hakikat: Grand, Middle and aplicate law theory! Uraian saudara dengan pendapat pakar

 

Substansi

Substansi dapat ditafsirkan sebagai ‘yang membentuk sesuatu,’ atau yang pada dasarnya merupakan sesuatu atau dapat disempitkan menjadi itu. Pembahasan mengenai substansi akan selalu terkait dengan esensi (essence).
Esensi ialah hakekat barang sesuatu. Setiap substansi mengandung pengertian esensi; tetapi tidak setiap esensi mengandung pengertian substansi.Aristoteles menunjukan bahwa substansi dapat dikatakan merupakan sesuatu yang di dalamnya terwujud esensi. Substansi dipandang sebagai sesuatu yang adanya terdapat di dalam dirinya sendiri.

 

Pengertian Substansi

Jika kita memperhatikan secarik kertas, kertas tersebut mempunyai kulitas-kualitas yang tertentu, namun kertas tadi tidak nampak seperti kualitas-kualitas itu. Jika bangun kertas tersebut diubah, kertas tadi tetap merupakan kertas. Karena itu yang dinamakan kertas bukanlah bangunnya, atau warnanya, atau sesuatu kualitasnya yang lain yang dapat ditangkap oleh indera.

Yang dinamakan kertas ialah substansinya, yaitu kertas.Jadi kalau anda bertanya sekali lagi kepada saya, mudah-mudahan John Locke bisa memberi jawaban, setelah lama berselang John Locke menunjukan bahwa kita tidak akan dapat mengetahui substansi secara langsung, melainkan secara tidak langsung. Karena itu ia menamakan substansi terdalam itu ”sesuatu yang saya tidak tahu apa”Bentuk (Form)

 

Bentuk ialah struktur.Perkataan ‘bentuk’ mempunyai sejumlah makna. Salah satu diantaranya dapat kita lihat dalam cara berikut ini. Jika kita memperhatikan sebuah meja kayu, kita akan sependapat bahwa meja itu dapat dibedakan dua unsur yang kedua-duanya mutlak diperlukan agar terdapat sebuah meja tersebut.

Pertama-tama ada kayunya. Jelas bahwa meja kayu ini tidak akan ada, jika tidak terbuat dari kayu. Sebelumnya kita telah sepakat untuk menyebut kayu sebagai materi yang darinya meja itu dibuat. Tetapi perhatikanlah bahwa kayu yang sama itu dapat dibuat menjadi kursi atau bahkan tempat tidur.
Apa yang membedakan meja dengan kursi dan tempat tidur ialah strukturnya. Inilah yang kita namakan bentuk. Harus diingat bahwa yang kita maksud bukan hanya bangunnya, karena meja itu dapat mempunyai bangun yang berlainan.

 

Yang kita maksudkan ialah strukturnya. Sebuah patung dapat mempunyai bentuk manusia, dan bangun yang berlain-lainan semuanya dapat menyatakan bentuk yang sama itu. Tetapi tidak sebuah pun yang mempunyai esensi manusia, karena patung itu bukan manusia, substansinya tetap sebuah batu.

Esensi yang tewujud dalam materi akan mempunyai bentuk yang khusus dan bentuk itu dapat dicontoh. Perkataan ‘bentuk’ kadang-kadang juga berarti pola barang sesuatu. Jika kita berbicara tentang bentuk syair, yang kita maksudkan sebagai polanya yang dilawankan dengan isinya.

……Interupsi……, bisakah kita minta bantuan Aristoteles?

Pendapat dari Aristotles mengatakan bahwa realitas terdiri atas berbagai benda terpisah yang menciptakan suatu kesatuan antara bentuk dan substansi. ”Substansi” adalah bahan untuk membuat benda-benda, sedangkan ”bentuk” adalah ciri khas masing-masing benda. (red.saya menganggap bahwa ‘bahan, benda-benda, atau benda’, tidak berarti materi yang nyata saja, melainkan memiliki arti luas sebagai ‘sesuatu’).
Jika ‘ayam mati –dan tidak berkotek lagi—’bentuk’—nya tidak ada lagi. Satu-satunya yang tinggal hanyalah ‘substansi’ ayam itu.
Substansi selalu menyimpan potensi untuk mewujudkan ‘bentuk’ tertentu.

 

Dapat kita katakan bahwa ‘substansi ‘ selalu berusaha untuk mewujudkan potensi bawaan. Setiap perubahan alam, masih menurut Aristoteles, merupakan perubahan substansi dari yang ”potensial” menjadi ”aktual”. Sebutir telur ayam mempunyai potensi untuk menjadi seekor ayam. Ini tidak berarti bahwa semua telur ayam menjadi seekor ayam—banyak diantaranya berakhir di atas meja sarapan sebagai telor ceplok, telor dadar, telor orak-arik, tanpa pernah menjadikan nyata potensi mereka.
Pandangan perbedaan yang diberikan Aristoteles antara ”substansi” dan ”bentuk”.

 

 

Hakikat

 

Banyak orang sangat berkepentingan dengan kata yang satu ini. Di Perguruan tinggi hampir semua dosen dan mahasiswa berhadapan dengan istilah hakikat. Namun tidak semua mahasiswa dan dosen memahami  pengertian “hakikat” secara baik. Kata yang satu ini sangat gampang diucapkan dan sangat enak di dengar. Namun penggunaannya sering salah suai, alias tidak cocok pemakaiannya dengan yang seharusnya. Akibatnya makna yang dikandungnya jadi kabur, bahkan masuk kedalam konsep yang yang lain. Tidak jarang kita temukan dalam karya ilmiah atau tidak, pengertian hakikat adalah peran-peran atau fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh manusia. Sebagai contoh di dalam berbagai literatur saya membaca,  kutipan  sebagai berikut;

” Secara filosofis hakikat manusia merupakan kesatuan integral dari potensi-potensi esensial yang ada pada diri manusia, yakni: 1. Manusia sebagai makhluk pribadi. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. 3. Manusia sebagai makhlik susila. 4. Manusia sebagai makhlik religius “.

 

Salah satu kekeliruan yang ada pada kutipan tersebut adalah apa yang dinyatakan sebagai ” potensi-potensi esensial ” yang ada pada diri manusia tersebut tidak cocok, karena 1 – 4 tersebut bukan potensi manusia.

Kita harus jujur, bukankah kata-kata ” manusia sebagai  ”  menujukan  peran atau kedudukan. Pada peran terkandung berbagai fungsi atau kewajiban yang harus dijalankan oleh  manusia  di dalam kehidupan keseharian ?  Padahal “fungsi” itu terletak ( keberadaannya) pada peran  dari manusia atau sesorang di dalam kehidupannya. Dengan kata lain yang mudah dipahami, bahwa ” manusia sebagai makhluk  pribadi, manusia sebagai makhluk sosial,  manusia sebagai makhluk susila, manusia sebagai makhluk religius ” adalah  status  atau peran  yang  ditempatinya, pada hal yang seperti demikian dituntut ada  fungsi atau tugas yang dijalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya juga itu adalah tanggung jawab yang harus diembanya.

 

Jika kita mengatakan hakikat  manusia sebagai makhluk sosial misalnya, maka hakikat-nya akan  hilang jika ia berada di suatu  tempat pertapaan (dalam keadaan sendirian). Demikian pula halnya jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, pada saat itu juga hilanglah hakikat-susilanya. Sejatinya hakikat manusia tidak demikian. Hakikat manusia akan dapat hilang hanya jika ia sudah mati. Hakikat itu tidak tidak terikat dengan peran atau fungsi. Hakikat sesuatu yang ada dan wajib ada.

Berikut Jalius menjelaskan pengertian tentang hakikat ini. Hakikat  adalah berupa apa yang membuat sesuatu terwujud. Dengankata lain dapat dirumuskan, hakikat adalah unsur utama yang mengujudkan sesuatu. Hakikat mengacu kepada  faktor utama yang lebih fundamental. Faktor utama tersebut wajib ada dan merupakan suatu kemestian. Hakekat selalu ada dalam keadaan sifatnya tidak berubah-rubah. Tanpa faktor utama tersebut sesuatu tidak akan bermakna sebagai wujud yang kita maksudkan. Karena hakekat merupakan faktor utama yang wajib ada, maka esensi-nya itu tidak dapat dipungkiri atau dinafikan.   Keberadaannya (eksistensi-nya) itu di setiap tempat dan waktu tidak berubah. Dengan kata lain hakikat itu adalah pokok atau inti dari yang ada. Tidak akan pernah ada sebuah atribut jika tidak ada hakikat.

 

Untuk  lebih  memudahkan  pemahaman  kita   selanjutnya ,  ada baiknya mari kita mengenal hakikat manusia sebagai contoh. Hakikat merupakan inti pokok dari sesuatu, dengan hakikat itulah sesuatu bereksistensi. Maka pada manusia   yang merupakan  makhluk (ciptaan) Tuhan  terbentuk atau terujud  oleh dua faktor utama yakni jasad dan roh. Jadi hakikatnya itu juga  sebagai  esensi  dari manusia  yakni   ikatan atau perpaduan ” jasad dan roh “. Dalam hal ini perlu diingat adalah setelah roh ditiupkan atau dimasukkan kedalam jasad oleh sang Maha Pencipta, maka roh tersebut berubah namanya menjadi nafs  ( arab)  atau  jiwa ( Indonesia ).

Suatu  hakikat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi dalam bereksistensi. Semua faktor utama hakikat itu terintegrasi atau menyatu dalam satu sistem. Dengan kata lain hakekat mengacu kepada hal-hal yang lebih permanen yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Juga tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Suatu hakikat lebih mantap dan stabil serta tidak mendatangkan sifat yang berubah-rubah, tidak parsial ataupun yang bersifat fenomenal. Maka yang namanya manusia (an–nas) adalah makhluk Tuhan yang memiliki “jiwa dan raga”. Keharmonisan ikatan (integritas) jiwa dan raga tersebut menjadikan manusia dapat bereksistensi (ber-ada). Hakikat dapat menjalankan fungsi-fungsi kemanusiaan dalam berbagai bentuk kegiatan. Pada  ” hakekat ”  itu  terletak (terdapat) hal-hal lain yang menjadi atribut manusia. Seperti kutipan sebelum ini “manusia sebagai makhluk  pribadi, manusia sebagai makhluk sosial,  manusia sebagai makhluk susila, manusia sebagai makhluk religius” ditetapkan sebagai apa yang harus dikerjakan di dalam keseharian hidupnya. Bukan pekerjaannya sebagai hakikat akan tetapi adalah “apa yang ada” pada diri manusia itu.

 

Jika  jiwa berpisah dengan raga maka hilanglah sebutan manusia. Kalau jasad saja  namanya mayat dan jiwanya berubah namanya kembali sebagai roh. Dengan demikian kalau satu saja di antara faktor utama itu  yang ada maka manusia tidak bisa bereksistensi, apa yang disebut sebagai manusia tidak ada, dan fungsi-fungsi dari  manusia itu tidak dapat dijalankan. Itulah yang disebut dengan manusia telah mati. Ketentuan itu berlaku dimana saja dan kapan saja.

 

 

c. Apa yang saudara ketahui tentang ilmu, teori, aliran, mashab, dan idiologis dalam keilmuan hukum

 

Ilmu

Istilah Ilmu (Science) menyandang dua makna, yaitu sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Win van Dooren, mengemukakan bahwa ilmu dapat didefiniskan sebagai pengetahuan yang sah secara intersubjektif dalam bidang kenyataan tertentu yang bertumpu pada satu atau lebih titik tolak dan ditata secara sistematis.

Sebagai proses, istilah ilmu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan (Stelselmatig) atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu, untuk mengamati dan mengamati gejala-gejala (Gegevens) yang relevan pada bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati dan atau yang dilazimkan dalam lingkungan komunitas keahlian dalam bidang yang bersangkutan.

Berangkat dalam dua makna tersebut, C.A. van Peursen mendefinisikan bahwa ilmu adalah sebuah kebijakan, sebuah strategi untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya tentang kenyataan, yang dijalankan orang terhadap (yang berkenaan) kenyataan.

Sementara itu, keberadaan ilmu dalam pandangan Harol Berman, harus memenuhi tiga perangkat kriteria yaitu: (1) kriteria methodological, dalam peristilahan metodologi, ilmu dalam arti modern, merupakan seperangkan pengetahuan yang terintegrasi yang lahir dalam konteksitas dedukto-hipotetiko-verifikatif; (2) kriteria nilai, yaitu substansi yang mengacu pada premis-premis nilai objektifitas, bebas pamrih (disinterestedness), skeptik, toleransi, dan keterbukaan; (3) kriteria sosiologikal, yang meliputi pembentukan komunitas ilmuwan, penautan berbagai disiplin ilmiah, dan status social.

Dengan demikian keberadaan ilmu merujuk pada intelektual yang memiliki struktur yang unsur-unsur nya meliputi: (1) pra-anggapan sebagai guiding principle; (2) bangunan sitematasi yakni: metode dan substansi (konsep dan teori); (3) keberlakuan intersubyektif; dan (4) tanggung jawab etis.

Berdasarkan cirri-ciri ilmu diatas, maka terdapat berbagai cara untuk mengklasifikasi ilmu-ilmu kedalam beberapa kelompok dan sub-kelompok, tergantung pada aspek (patokan/kriteria) yang digunakan.

Dari sudut substansi, dikenal ilmu formal dan ilmu empiris. Ilmu formal merajuk pada ilmu yang tidak bertumpu pada pengalaman atau empiris, objek kajiannya bertumpu pada struktur murni yaitu analisis aturan operasional dan struktur logika; misalnya, logika dan matematika secara teori sistem. Ilmu empiris merujuk bahwa untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual, dan arena itu bersumber pada empiri (pengalaman) dan eksperimental. Ilmu empiris disebut juga dengan ilmu positif, yang terdiri dari ilmu-ilmu alam (naturwissen-schaften) dan ilmu-ilmu manusia (geisteswissenscaften).

Ilmu formal dan ilmu empiris merupakan genus dari kelompok ilmu teoritis, yaitu ilmu yang ditunjukkan untuk memperoleh pengetahuan saja dengan mengubah dan atau menambah pengetahuan. Adapun vis a vis ilmu teoritis adalah ilmu praktis, yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas penerapan itu sendiri sebagai objeknya, selain itu juga bertujuan untuk mengubah keadaan, atau menawarkan penyelesaian terhadap masalah konkret.

Ilmu praktis dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu ilmu praktis nomologis dan ilmu praktis normologis. Ilmu praktis normologis berusaha untuk memperoleh pengetahuan faktual-empiris, yaitu pengetahuan tentang hubungan ajeg yang ceteris paribus berdasarkan asa kausalitas-deterministik.

Sedangkan ilmu praktis nomologis berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi (menautkan tanggung jawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subjek tertentu dalam situasi konkret, namun dalam kenyataannya apa yang seharusnya terjadi itu niscaya dengan sendirinya terjadi. Ilmu praktis normologis disebut juga dengan ilmu normatif atau ilmu dogmatik.

 

            Teori

Terdapat pemehaman bahwa istilah teori bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan tetapi sebagai sesuatu yang sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya. Bahkan teori sering ditafsirkan sebagai istilah tanpa makna apabila tidak berkait dengan kata yang menjadi padanannya. Ada kesimpang siuran atau tumpang tindih dalam penggunaan istilah teori, misalnya dengan istilah ‘model,. ‘aliran’, ‘paradigma’, dogma, ‘doktrin’ dan istilah lainnya. Pada tataran tertentu pangguaan istila ‘teori’ banyak yang tidak tepat dan asal-asalan, hanya untuk memberikan kesan bahwa hal itu terlihat ilmiah. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengenai itu, diantaranya :

  • Istilah teori bukan lagi makna ekslusifini yang digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk menjelasan fenomena atau keadaan tertentu namun lebih merupakan istilah umum yang dibicarakan oleh siapa saja.
  • Kerumitan dan sedemikian tipisnya batasan makna yang terkandung didalam banyak peristilahan yang disebutkan diatas, sehingga menimbulkan kekeliruan atau tumpang tindih dalam penggunaannya.
  • Merupakan hal yang penting, seberapa ketat sebetulnya setiap orang menggunakan istilah ini dalam kajian  keilmuannya artinya seberapa jauh dia terikat untuk menggunakannya sesuai dengan pakem yang ada atau sebaliknya.

 

Teori berasal dari kata “theoria” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “thea” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dari kata dasar thea ini pula dating ata modern “teater” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Dalam banyak literatur beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis, empiris juga simbolis. Berikut beberapa pengertian teori secara luas :

  1. Pemahaman tentang hal-hal dalam hubungannya yang universal dan ideal antara satu sama lain. Berlawanan dengan eksistensi factual dan/atau praktek.
  2. Prinsip abstrak atau umum didalam tubuh pengetahuan yang menyajikan suatu pandangan yang jelas dan sistematis tentang beberapa materi pokoknya, sebagaimana dalam teori seni dan teori atom.
  3. Model atau prinsip umum, abstrak dan ideal yang digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala, sebagaimana dala teori seleksi alam.
  4. Hipotesis, suposisi atau bangun yang dianggap betul dan yang berlandaskan atasnya gejala-gejala dapat diperkirakan dan/atau dijelaskan dan yang darinya didedukasikan pengetahuan yang lebih lanjut.
  5. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, teori berpijak pada penemuan fakta-fakta maupun hipotesis. Dalam bidang ilmu alam, suatu deskripsi dan penjelasan fakta yang didasarkan atas hukum-hukum dan sebab-sebab niscaya, mengikuti konfirmasi fakta-fakta itu dengan pengalaman dan percobaan (eksperimen). Deskripsi ini sifatnya pasti, nonkontradiksi, dan matematis.

 

Aliran

Teori  hukum hakekatnya adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.
Aliran Hukum adalah hukum yang berlaku universal dan abadi yang bersumber dari Tuhan, filsafat keadilan sebagaimana yang di kembangkan oleh teori Plato/Aristoteles dan Thomas Aquino.

Pembagian Teori Hukum dan Penjelasannya, Teori Hukum Alam
Telah ada sejak zaman Yunani Kuno, yang diajarkan oleh Aristoteles. Teori ini dibagi 2, yaitu:  Hukum yang berlaku karena penetapan penguasa Negara dan hukum yang tidak bergantung dari pandangan tentang baik atau buruknya hukum yang asli. Syarat mutlak bahwa hukum alam itu berlaku di jaman apa saja dan dimana saja, tetapi umumnya dalam kondisi biasa.
Teori Sejarah

Aliran yang menghubungkan Hukum dan Sejarah suatu bangsa. Yang menimbulkan ilmu pengtahuan positif atau Ius constitutum.

Teori Teokrasi

Teori ini mendasarkan ke kuatan hukum itu atas kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia di perintahkan harus tunduk pada hukum. Teori ini berkaitan dengan kepercayaan agama.

 

Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut  aliran rasionalisme ini, bahwa raja dan penguasa Negara lainnya memperoleh kekuasaannya itu bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya.

Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori ini, hukum itu ditaati karena negaralah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak Negara dan Negara itu mempunyai kekuatan(power) yang tidak terbatas. Penganjur teori ini yaitu Hans Kelsen.

 

Teori Kedaulatan Hukum

Teori ini mengatakan sumber hukum ialah ‘rasa keadilan’, karena hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang banyak yang dituduhkan padanya. Hukum itu ada, karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Penganut aliran ini yaitu: Krabbe, Hugo de Groof, Immanuel Khant, Leon Duguit.

 

Teori Asas Kesimbangan

Menurut teori ini, bahwa kesadaran hukum orang itu menjadi sumber hukum. Hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata (rill). Hukum atau dalil ini dinamakan asas keseimbangan, berlaku dimana-mana dan pada waktu apapun.
Mashab

Mazhab (bahasa Arab: مذهب, madzhab) adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.

Jadi Mazhab hukum adalah metode hukum yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mazhab hukum terbagi atas :

Mazhab Hukum Alam

Ada tiga tokoh dalam mazhab hokum alam, yaitu Aristoteles, Thomas van Aquino, dan Grotius. Aristoteles membagi dua bagian hukum, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa Negara, dan hukum yang dianggap baik pleh manusia itu sendiri. Hukum alam adalah hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam.

Menurut Thomas van Aquino (1225-1247) bahwa segala kejadian di dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh suatu “Undang-undang abadi” (“Lex eternal”), yang menjadi dasar kekuasaan dari peraturan-peraturan lainnya. Lex Eterna ini ialah kehendak dan pikiran Tuhan yang menciptakan dunia ini.

Manusia dikaruniai Tuhan dengan kemampuan berpikir dan kecakapan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta mengenal berbagai peraturan perundangan yang langsung berasal dari “Undang-undang abadi” itu, dan yang oleh Thomas van Aquino dinamakan “HukumAlam” (“Lex naturalis”).

Hukum alam tersebut hanyalah memuat asas-asas umum seperti misalnya :

  • Berbuat baik dan jauhilah kejahatan.
  • Bertindaklah menurut pikiran sehat
  • Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri.

Menurut Hugo de Groot (abad 17, seorang penganjur hukum alam), hukum alam adalah pertimbangan pikiran yang menunjukan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hukum alam itu merupakan suatu pernyataan pikiran (akal) manusia yang sehat mengenai apakah suatu perbuatan sesuai dengan kodrat manusia, dank arena itu apakah perbuatan tersebut diperlukan atau harus ditolak.

 

Mazhab Sejarah

Tokoh dalam mazhab sejarah yaitu Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Von Savigny berpendapat bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa; selalu ada suatuhubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa. Hukum bukan diciptakan pleh orang, melainkan tumbuh sendiri di tengah-tengah rakyat; hukum itu adalah penjelmaan dari kehendak rakyat, yang pada suatu saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya.

 

 

Idiologis

  1. Menurut Frans Magnis Suseno, Ideologi dimaksud sebagai keseluruhan sistem berfikir dan sikap  dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Ideologi dapat dimengerti sebagai sistem penjelasan tentang eksistensi kelompok sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaaan. Ideologi memiliki fungsi mempolakan, mengkonsolidasikan dan menciptakan arti dalam tindakan masyarakat. Ideologi yang dianutlah yang pada akhirnya akan sangat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang memandang sebuah persoalan dan harus berbuat apa untuk mensikapi persoalan tersebut,
  2. Menurut Antonio Gramsci, Ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Bagi Gramsci, ideologi secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis. Artinya ideologi ‘mengatur’ manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya.
  3. Menurut Francis Bacon, Ideologi adalah sintesa (paduan berbagai pengertian agar semuanya menjadi selaras, cara mencari hukum yang umum dari hukum-hukum yang khusus) pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup.
  4. Menurut Dr. Hafidh Shaleh, Ideologi adalah sebuah pemikiran yang mempunyai ide berupa konsepsi rasional, yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Pemikiran tersebut harus mempunyai metode, yang meliputi metode untuk mengaktualisasikan ide dan solusi tersebut, metode mempertahankannya, serta metode menyebarkannya ke seluruh dunia.
  5. Menurut David McLellan, Ideologi adalah konsep yang sulit diraba dan paling terselubung dari keseluruhan ilmu-ilmu sosial.
  6. Menurut Machiavelli, Ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa.
  7. Menurut Descartes, Ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia.
  8. Menurut Destertt de Tracy, Ideologi adalah studi terhadap pemikiran tertentu.
  9. Menurut Karl Marx, Ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
  10. Menurut Karl Maanheim, Ideologi sebagai sistem pemikiran yang berguna dalam mempertahankan orde sosial tertentu.
  11. Pengertian Ideologi menurut Hegel

Dalam bukunya “An Introduction to Hegel, Freedom, Truth and Histoty” karangan Stephen Houlgate (2005), mensitir pendapat Hegel bahwa ideologi adalah produk kebudayaan dari suatu masyarakat. Dalam arti tertentu. ideologi merupakan manifestasi kenyataan sosial.

  1. Pengertian Ideologi menurut Soerjanto Poespowardojo

Dalam bukunya yang berjudul “Filsafat ilmu Pengetahuan” (2000), disebutkan bahwa ideologi adalah konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atan masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.

  1. Pengertian Ideologi menurut Dr. Alfian

Dalam bukunya yang berjudul “Pemikiran dan Perubahan Politik lndonesia” (1980), Dr. Alfian berpendapat bahwa ideologi adalah pandangan atau sistem bilateral yang menyeluruh dan mendalam mengenai cara yang sebaiknya yaitu secara moral dianggap benar dan adil serta mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.

  1. Pengertian Ideologi menurut Padmo Wijayano

Dalam bukunya yang berjudul “BUnga Rampai Sejarah – Sosial – Ekonomi” (2005), beliau berpendapat bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar.

  1. Pengertian Ideologi menurut M. Sastrapratedja

Dalain tulisannya yang berjudul “ide-Ide Menerobos” (2003), Sastrapratedja memaknai tentang ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi sistem yang teratur.

 

Dengan demikian, pengertian ideologi secara umum merupakan suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya.

 

d. Bagaimana tugas, fungsi dan kegunaan dalam menulis karya ilmiah hukum (orasi, disertasi, tesis, makalah, artikel)

Pada awalnya, pada waktu para pakar belum mempersoalkan secara intens status keilmuwan disiplin hukum, sering dikenal apa yang dinamakan Riset Hukum (Legal Research) pada berbagai literatur yang dipublikasikan.

Oleh karena tahap penelitian hanya penelitian kepustakaan dengan memungut data sekunder (dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dll) dengan menggunakan instrumen penafsiran dan konstruksi hukum, para pakar disiplin yang berpredikat ilmu versi ajaran Positivistik menganggap proses itu bukan proses ilmiah karenanya hasil penelitiannya bukan merupakan Karya Ilmiah katakanlah suatu karya profesi.

Sebagai suatu ilmu dengan sendirinya disiplin hukum kini memiliki metode ilmiahnya tersebut :

“METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF”

Atau metode penelitian hukum disingkat MPH. Ciri utama dari MPH ini sama seperti riset hukum, namun, dengan berkembangnya Konsepsi hukum dari yang bersifat Tradisional berdasarkan Ajaran Positivisme Hukum Klasik (John Rustin – Hans Kelsen) yang melihat hukum hanya sekedar suatu azas atau norma / kaidah, menjadi:

            Selain azas / norma / kaidah juga merupakan gejala sosial budaya dan gejala lainnya

Maka dimungkinkan selain data hukum dalam analisis hukumnya digunakan pula data-data yang mendukung dengan kontribusi utama hasil penelitiannya adalah HUKUM.

 

Sejalan dengan disiplin ilmu-ilmu lain khususnya ilmu-ilmu sosial, teori yang digunakan dipecah menjadi lebih kongkrit / membumi seperti menjadi varibael, dimensi, dan indikator, dalam ilmu hukum normatif teori diperas menjadi inti-inti pemikiran yang lalu digunakan sebagai landasan teoritis kajian.

 

Bagaimanapun sebuah tema / topik / judul penelitian mengandung di dalamnya masalah yang harus diteliti untuk dipecahkan.

Dengan menggunakan inti-inti pemikiran dari sebuah teori dipilih yang dimulai dapat menjawab permasalahan itu diharapkan hasil analisisnya dapat memberikan kontribusi praktikal maupun teoritikal dimana yang terakhir ini dapat mendukung perkembangan dan dinamika ilmu hukum normatif.

 

Disamping suatu topik yang dipilih (yang dikaji itu) mengandung masalah, dalam kajian ilmu hukum selalu terkait dengan suatu perundang-undangan tertentu yang positif. Inilah ciri dari suatu penelitian di bidang ilmu hukum itu.

Dengan menggunakan Teori Sistem Hukum dari L. Friedman misalnya yang kini amat populer digunakan oleh para kandidat doktor  ilmu hukum dalam analisisnya, selain teori hukum pembangunannya Mochtar Kusumaatmadja, atau Studi Hukum Kritis dari M. Unger, banyak dihasilkan temuan-temuan penting yang berguna bagi dunia praktisi dan teoritisi.

 

Untuk memperoleh pemahaman dengan cara bagaimana inti-inti pemikiran dari suatu teori itu digunakan dalam analisis dikutip di bawah ini misalnya analisis yang dibuat oleh  Satya Arinanto dalam orasi berjudul “Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi”, pengukuhan gurubesar di Universitas Indonesia, 2006 hal. 24 s.d. 28 sebagai berikut :

“Dalam era pasca reformasi, sebagaimana disinggung di muka, politik pembangunan hukum nasional merujuk pada beberapa arahan yang bertajuk “Pembenahan dan Sistem Politik Hukum” yang merupakan salah satu bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009. Dengan demikian pembahasan dalam bagian berikutnya ini juga akan didasarkan pada ketiga unsur sistem hukum tersebut.

Dalam Perpres ini maksudnya pengaruh Friedman sangat tampak pada bagian-bagian awal, dimana permasalahan politik pembangunan hukum nasional ditinjau dari 3 (tiga) hal : substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Dalam konteks substansi hukum, terdapat beberapa permasalahan yang mengemuka antara lain sebagai berikut : terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan dan implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya dalam konteks struktur hukum juga disebutkan beberapa kendala antara lain sebagai berikut : kurangnya independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, padahal faktor independensi dan akuntabilitas merupakan dua sisi mata uang logam.

Selanjutnya disinggung pula mengenai kualitas sumber daya manusia di bidang hukum – mulai dari peneliti hukum, perancang peraturan perundang-undangan sampai tingkat pelaksana dan penegak hukum – masih memerlukan peningkatan.

Ditegaskan pula mengenai permasalahan sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Konteks ini juga menyarankan perlunya pelaksanaan pembinaan satu atap oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (impartial).

Terakhir, dalam konteks budaya hukum, disoroti beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut: timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat.

Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat, baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Selanjutnya disinggung pula permasalahan menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum dalam masyarakat Sehubungan dengan beberapa permasalahan tersebut, menurut Perpres tersebut, sasaran yang akan dilakukan dalam tahun 2004-2009 adalah terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias jender); terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, professional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat secara keseluruhan kepada hukum.