KAJIAN HUKUM TERHADAP KARAKTERISTIK INDIKASI GEOGRAFIS PRODUK KOPI ARABIKA JAVA PREANGER DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN TANPA HAK BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

 Image result for talun kopi

ABSTRACT

Geographical indication is distinctive sign that unconciusly has been existing for a long period of time and indirectly indicates a specification of a commodity that produced from a certain region. The indication of the origin of the commodities are curcial as a result of geographical factors including human and natural factor or the combination of both factors give qualities and reputation of the specific area where the commodities are produced and it gives qualities and features that can be maintained and protected in a certain time and it will deliver the reputation of that commodities and furthermore the commodities are likely to posses high economic value. The rule of geographical indication stipulated in article no 56-58 law number 15, regarding trademarks. The stipulation implementation that manages the system of geographical indication registration is arranged in goverment regulation no. 51 of 2007 concerning geographical indication. There are two types of java preanger arabica coffee based on the classification of geographical indication Bandoeng highland Java preanger arabica and Sounda Mountain Java preanger arabica coffee Indonesia chooses to integrate geographical indication protection to the trademarks system. Geographical indication needs to submited to the Directorate of the Intellectual Property of Right. The implementation of the stipulation that rules the geographical indication registration system is arranged in goverment regulation no. 51 of 2007 concerning geographical indication.

 

Key Word : Geographical Indication, Java Preanger Arabica Coffee

 

Latar Belakang

Intellectual Property Right diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 2 (dua) macam istilah hukum yaitu Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata property, yang dapat diartikan sebagai kekayaan juga sebagai milik.[1] Intellectual Property Right adalah hak hukum yang bersifat ekslusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual tersebut, dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.[2]

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan perjanjian internasional dibidang HKI, aturan tentang Indikasi Geografis dituangkan dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pelaksanaan ketentuan yang mengatur tata cara pendaftaran IG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Nilai keistimewaan suatu daerah dapat ditingkatkan dimata para pelanggan ketika suatu kelompok daerah dan anggotanya memiliki hak ekslusif untuk menggunakan suatu Indikasi Geografis tertentu. Seperti merek dagang, Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barangyang dihasilkan.

Indikasi Geografis dapat menambah kekuatan pemasaran produk yang dinamis dan karena Indikasi Geografis dimiliki secara bersama maka mereka dapat menjadi alat yang sangat bagus bagi daerahnya atau bagi pembangunan ekonomi berbasis komunitas.[3]

Ketentuan Pasal 56-60 tentang indikasi geografis pada UU Merek dan ketentuan dalam PP indikasi geografis seakan tidak berfungsi, karena aturan-aturan didalamnya sulit diterapkan. PP indikasi geografis juga seakan berdiri sendiri, karena aturan mengenai indikasi geografis masih bergabung dengan UU Merek dan tidak ada UU indikasi geografis yang berdiri sendiri.

Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) adalah nama Indikasi Geografis untuk kopi jenis Arabika yang ditanam diwilayah yang memiliki agroklimat yang sesuai untuk budidaya kopi Arabika di dataran tinggi Priangan, pada ketinggian setidaknya 1.000 meter diatas permukaan laut. Indikasi Geografis untuk kopi Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) ini dibedakan menjadi dua varian yaitu Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) Bandoeng Highland dan Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) Soenda Mountain.

Varian KAJP Bandoeng Highland adalah kopi yang diproduksi di wilayah Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Malabar, Gunung Caringin/Gunung Tilu, Gunung Patuha, Gunung Halu, Gunung Beser yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat sebelah Selatan dan Kabupaten Cianjur sebelah Timur. Sedangkan varian KAJP Soenda Mountain adalah kopi yang diproduksi di wilayah Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Parahu dan Gunung Manglayang, yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat sebelah Utara, Kabupaten Purwakarta sebelah Selatan, Kabupaten Subang sebelah Utara-Timur (Timur Laut) dan Kabupaten Sumedang sebelah Selatan-Barat (Barat Daya), berada pada lereng gugusan gunung Soenda.[4]

 

Perumusan Masalah Masalah

  1. Bagaimana karakteristik Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger yang dalam perlindungannya masih mengintegrasikan kedalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
  2. Bagaimana perlindungan hukum karakteristik Indikasi Georafis Produk Kopi Arabika Java Preanger dikaitkan dengan penggunaan tanpa hak berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?

 

 Karakteristik Hukum Indikasi Geografis Penggunaan Tanpa Hak Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Di Indonesia, tatanan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur Indikasi Geografis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001. Undang-Undang ini adalah hasil akhir dari perubahan UURI Nomor 14 tahun 1970 juncto UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Merek. Pertama-tama, Indikasi Geografis hanya diatur dalam peraturan sisipan. Kemudian, UURI Nomor 12 Tahun 1992 membentuk Bab tersendiri untuknya, yakni Bab VII Bagian I tentang Indikasi Geografis dan Bab Vl1 Bagian II tentang Indikasi Asal.[5]

Dengan cara pengaturan terakhir ini, Indikasi Geografis dianggap sebagai bagian dari Merek atau Merek dengan karakter khusus. Hal ini mengandung risiko, bahwa cakupan Indikasi Geografis ditafsirkan lebih sempit dari Merek, padahal belum tentu tepat.

Dalam UURI Nomor 15 Tahun 2001. tentang Merek yang kini efektif berlaku, terdapat juga ketentuan baru di luar Bab Indikasi Geografis, yang memperluas akupan Merek dan menyiratkan pengakuan atas keberadaan Indikasi Geografis. Ketentuan ini adalah Pasal 6(1)c UURI Nomor 15 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa permohonan pendaftaran Merek harus ditolak jika Merek tersebut memiliki persamaan esensial atau persamaan pada pokoknya, atau persamaan secara keseluruhan, dengan Indikasi Geografis yang telah dikenal.

Sebagai bagian dari Merek, prinsip-prinsip perlindungan Merek juga berlaku bagi Indikasi Geografis. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa UURI Nomor 15 Tahun 2001 menentukan adanya “kaidah penunjuk”,yaitu :

  1. Dalam Pasal 56 ayat (3), ditentukan bahwa Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 yang mengatur pengumuman permohonan pendaftaran Merek harus juga diaplikasikan secara mutatis mutandis kepada permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.
  2. Berdasarkan Pasal 60 ayat (6), sistem banding atas keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku pihak yang berwenang mendaftarkan Indikasi Geografis, harus sesuai dengan sistem banding yang terdapat dalam sistem pendaftaran Merek yang diatur dalam Pasal 32, 33 dan 34 UURI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
  3. Dalam penegakan hukum, Pasal 57 dan 58 UU tersebut menentukan adanya hak untuk memperkarakan pemakaian ilegal dan memproses upaya hukum untuk menahan agar kerugian tidak terus bertambah. Dari uraian tersebut, tampak bahwa beberapa bagian dan tahap dari sistem perlindungan Merek adalah sama persis dengan bagian draft tahap sistem perlindungan Indikasi Geografis.

Meskipun demikian, terdapat sebuah ketentuan dalam UURI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang cenderung melemahkan kemungkinan suatu Indikasi Geografis untuk dilindungi sebagai Merek terdaftar. Ketentuan ini adalah Pasal 5(d) UURI Nomor 15 Tahun 2001, yang menetapkan lima elemen yang menjadi dasar penolakan registrasi Merek.

Atas dasar asumsi bahwa Indikasi Geografis merupakan bagian dari Merek, kategorisasi produk Indikasi Geografis mengikuti sistem kategorisasi produk dalam sistem Merek, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 242 Tahun 1993 tentang Klasifikasi Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Pada dasarnya, sistem ini mengikuti sistem klasifikasi yang terdapat dalam Perjanjian Nice.[6] Dalam hal sistem pendaftaran, penting untuk dicatat bahwa terdapat “kaidah penunjuk” dalam Pasal 56 ayat (9) UURI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

“Kaidah penunjuk” ini merupakan ketentuan yang bersifat dependen atau tergantung. la hanya bisa dimplementasikan dengan pembentukan dan pengesahan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang ditunjuknya, yakni Peraturan Pemerintah. Di Indonesia, kewenangan untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah sepenuhnya ada di tangan Presiden, yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri, dan berwenang untuk membentuk jenis-jenis peraturan tertentu yang sifatnya mengeksekusi atau melaksanakan Undang-Undang.

Untuk menerobos kelemahan Indikasi Geografis untuk dilindungi dalam sistem  Merek, beberapa negara memungkinkan potensi Indikasi Geografis dilindungi sebagai  nama dagang yang bersertifikat. Sekalipun definisi Sertifikat Merek tidak selalu sama  di berbagai negara, secara umum Sertifikat Merek memiliki ciri umum sebagai  berikut:

  1. memberi jaminan atau garansi tertentu terhadap kualitas suatu produk;[7]
  2. kualitas ini dirujukkan kepada standar kelayakan tertentu;
  3. diberikan oleh suatu badan yang telah diakui kewenangan dan kompetensinya, tidak saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh para produsen barang sejenis.

Jika potensi Indikasi Geografis di Indonesia akan dilindungi dengan pemberian  Sertifikat Merek, tentu harus ditetapkan badan yang kompeten untuk memberikan sertifikat ini. Salah satu badan yang memiliki persyaratan ini di Indonesia adalah Badan Standarisasi Nasional. Badan di bawah Sekretariat Negara ini dapat dijadikan salah satu alternatif, dalam koordinasi dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Depertemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Untuk kepentingan ini, Badan Standarisasi Nasional harus membentuk standarisasi baru yang mengakomodasi kepentingan sertifikasi suatu Indikasi Geografis yang didasarkan kepada landasan hukum yang baru pula.

Menurut Pasat 56 ayat (2) ULJRI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan bahwa pihak pemohon pendaftaran Indikasi Geografis dapat berupa:

  • lembaga yang mewakili masyarakat di daerah tempat asal barang;
  • lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu; dan kelompok konsumen dari barang terkait.

Ketentuan yang memungkinkan kelompok konsumen untuk menjadi pihak pendaftar Indikasi Geografis ini tampaknya adalah ketentuan pertama yang pernah ada selama sejarah perlindungan Indikasi Geografis. Memang betul bahwa selama ini, logika yang berkembang dari praktik perlindungan rezim ini, di mana pun, adalah bahwa Indikasi Geografis dilindungi, pertama-tama, ditujukan untuk kepentingan konsumen dan kedua, untuk kepentingan produsen. Jadi, kaitan dengan konsumen memang erat. Konsumen dilindungi dari kebingungan dan penyesatan, sedangkan produsen dilindungi dari pendomplengan reputasi secara tanpa hak. Tetapi, hak milik atau hak guna yang menjadi manfaat dari suatu Indikasi Geografis selalu dipegang oleh produsen atau produsen bersama pedagang dan tidak pernah dipegang oleh konsumen. Hal ini amat logis karena konsumen memang tidak berkepentingan untuk membuat, memasarkan atau melepaskan produk itu sambil menarik keuntungan penjualan, tetapi sebaliknya, ingin memiliki, menikmati dan menghabiskan produk itu, dengan pembayaran tertentu.

 

Analisis Produk Kopi Arabika Java Preanger Dikaitkan Dengan Penggunaan Tanpa Hak Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam lingkup Undang-undang Merek, baik Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Mengingat keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, maka hal itu dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Sebagian masyarakat akan menganggap bahwa Indikasi Geografis adalah bagian dari Merek. Apalagi dalam pengaturan dan cara pendaftarannya tidak menjelaskan secara tegas perbedaan perbedaan prinsipil antara merek dan Indikasi Geografis tersebut. Akibatnya, muncul kerancuan yang menafsirkan Indikasi Geografis sebagai bagian dari merek.

Dibeberapa Negara, diatur dalam aturan tersendiri sebagaimana halnya di Perancis, Australia, dan India. Menurut sistem dan pemahaman yang dikembangkan di negara-negara tersebut, ruang lingkup perlindungan Indikasi Geografis berbeda dengan merek. Demikian pula system pendaftarannya. Di Perancis, untuk mendaftarkan Indikasi Geografis harus melalui prosedur yang cukup panjang, termasuk melalui pengujian secara teliti tentang struktur tanah, alam dan lingkungan serta intervensi faktor manusia.

Meskipun demikian masih sering terjadi konflik antara merek dan Indikasi Geografis, terutama dalam bentuk penggunaan nama Indikasi Geografis dipergunakan sebagai merek dagang atau jasa. Misalnya, Champagne dipergunakan untuk jenis barang parfume. Dalam hal demikian orang akan mengira bahwa pendaftaran Indikasi Geografis berarti pendaftaran merek. Terdapat dua perlindungan yang berlaku secara otomatis yaitu antara merek dan Indikasi Geografis, dari segi lingkup pengaturan, terdapat perbedaan prinsip antara indikasi Geografis dan Merek.[8]

Penulis berpendapat bahwa apabila dibandingkan dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis di Prancis yaitu INAO, di Indonesia ada Tim Ahli Indikasi Geografis yang mempunyai tugas dan fungsi yang hampir sama dengan INAO yaitu untuk memutuskan apakah suatu produk Indikasi Geografis tersebut bisa didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.Dari segi jumlah atau personel serta persebaran cabang tempat pendaftaran Indikasi Geografis Negara Perancis jauh lebih memadai dan mampu menampung segala kemungkinan adanya potensi Indikasi Geografis yang dapat didaftarkan.

Menurut pendapat penulis seperti halnya organisasi INAO di Perancis yang didirikan dibawah naungan pemerintah, India juga memiliki lembaga tersendiri yaitu Geographical Indications Registry dan Gene Campaign. Persamaan dari lembaga tersebut adalah perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sehingga produk-produk Indikasi Gografis tersebut tidak mengalami pemalsuan yang dapat menurunkan citra dan kualitas serta penyesatan informasi di masyarakat. Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia.

Sebelum suatu produk Indikasi Geografis berhasil didaftarkan oleh pemohon Indikasi Geografis yang bersangkutan, produk tiruan akan produk Indikasi Geografis tersebut telah beredar terlebih dimasyarakat. Seperti halnya produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger, sebelum produk tersebut dipasarkan telah banyak muncul pesaing baik dari dalam negeri ataupun luar negeri yang menggunakan kata-kata Preanger. Hingga kini belum ada pihak dari pemerintah yang mampu untuk mengatasi hal tersebut.

Berbeda dengan India yang telah memiliki suatu produk hukum tersendiri dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis dengan disahkannya undang-undang tersendiri, Negara Indonesia baru mampu hanya sebatas mengesahkan peraturan pelaksana dari Pasal 56 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur secara teknis proses permohonan pendaftaran hingga jangka waktu dan habisnya perlindungan hukum Indikasi Geografis. Bahkan dalam peraturan pelaksana tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap memberatkan pemohon pendaftaran Indikasi Geografis itu sendiri. Seperti misalnya pemenuhan persyaratan dalam Buku Persyaratan serta penggunaan jasa kuasa untuk pelaksanaan proses pendaftaran.

Ada salah satu kasus contoh di India yang dapat kita jadikan suatu pelajaran terhadap pelaksanaan Indikasi Geografis di India. Salah satu contoh adalah beras Basmati asal India. India telah bertahun-tahun dikenal sebagai produsen beras beraroma dan berbutir panjang dari varietas lokal suatu daerah yang disebut Basmati.[9] Basmati telah dipergunakan dan diterima di seluruh dunia sebagai jenis beras yang tumbuh dan dihasilkan di Basmati. Bertahun-tahun beras Basmati telah menjadi komoditas ekspor yang mendatangkan devisa bagi India. Permasalahan muncul ketika Rietec perusahaan asal Amerika menggunakan kata Texmati dan/atau Kasmati untuk produk beras yang telah dikembangkan dari varietas lokal Basmati.

Berdasarkan Pasal 22 TRIPs, penggunaan oleh anggota dengan cara apapun tanda atau tampilan barang berasal dari suatu wilayah geografis yang bukan benar-benar tempat asal, yang dapat mengelabui publik sebagai daerah asal adalah dilarang.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Basmati dapat dikategorikan merupakan arti suatu nama geografis. Kata Basmati telah di ketahui secara umum oleh konsumen diseluruh dunia sebagai beras beraroma dan berbutir panjang dengan rasa tertentu yang aslinya tumbuh di wilayah Basmati, India. Kepedulian konsumen terhadap kata Basmati dan asosiasi mereka atas kata Basmati terhadap beras berkualitas telahdengan jelas mendorong Ricetec untuk memperoleh reputasi Basmati dengan menjualberas hasil pengembangan varietas asli Basmati dengan nama Texmati dan/atau Kasmati.

Basmati ditemukan sebagai varietas generik beras dan tidak sebagai geografis, maka India dapat kehilangan pasar ekspor yang ada dari beras Basmati mereka terhadap entitas bisnis lainnya yang menghasilkan varietas sejenis dari suatu tempat. Perlawanan India dalam masalah ini membuktikan bahwa Basmati bukan varietas generik beras, tetapi mewakili nama geografis.

Penulis melihat secara keseluruhan tata cara permohonan pendaftaran Indikasi Geografis contohnya Negara Australia dan Indonesia terdapat beberapa kesamaan diantaranya yaitu pemeriksaan administratif, penentuan tapal batas atau pemetaan wilayah Indikasi Geografis, pemeriksaan oleh Tim yang ditunjuk serta adanya pengumuman dan sanggahan atau keberatan. Melibatkan komponen masyarakat didalam proses permohonan Indikasi Geografis merupakan hal yang utama, mengingat dengan disetujuinya permohonan pendaftaran Indikasi Geografis berarti memberikan sejumlah peluang kerja bagi masyarakat dan tentunya menambah sumber daya ekonomi daerah yang bersangkutan.

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis di Australia lebih diutamakan kepada produk wine and brandy karena Australia terkenal dengan produk tersebut. Selain yang menarik dari perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar bagi pihak yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan produk sehingga menimbulkan informasi yang tidak sesuai dan membuat sesat dalam masyarakat akan diganjar dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda sebanyak $ 60,000 (enam puluh ribu dollar Australia).

Bandingkan dengan hukum yang terdapat dalam hukum Indonesia, dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tidak ditentukan mengenai bagaimana hukuman yang diterima bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap produk Indikasi Geografis, namun mengenai hukuman dan ganti kerugian lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan payung dari terlaksananya Peraturan Pemerintah tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor15 Tahun 2001 :

Pasal 57

  • Pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
  • Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak serta memerintahkan pemusnahkan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Secara keseluruhan Indonesia mengalami beberapa ketertinggalan dibandingkan beberapa negara asean dalam perlindungan indikasi geografis antara lain seperti negara Thailand yang telah melindungi lebih dahulu indikasi gografis miliknya seperti komoditas khas Beras Surin Hom Mali Pile dan asam manis Phetcasun Sweet Thamarin.

Bahkan Vietnam sebagai negara berkembang yang secara Internasional mengikuti Perdagangan dunia lebih belakangan tetapi memiliki visi yang lebih maju dari pada Indonesia, dibuktikan dengan perlindungan atas beberapa komoditas indikasi geografis oleh negara. Hal ini dibuktikan bahwa pada Tahun 2003 saja Vietnam sudah melindungi komoditasnya dengan indikasi geografis yang salah satunya adalah saus ikan khas Pulau Phu Quoc.

Meski memiliki nama yang cukup unik, kopi java preanger pada dasarnya adalah kopi arabika biasa. Budidaya kopi arabika sendiri tidak hanya ada di Indonesia. Asal kopi arabika sendiri adalah dari Arab dan Ethiopia Afrika. Sehingga Indonesia bukan satu-satunya negara yang membudidayakan kopi java preanger. Melainkan Arab dan juga Ethiopia juga mengenal dan membudidayakan kopi arabika ini. Namun karena Indonesia mampu menghasilkan kopi arabika dalam jumlah yang cukup besar, Indonesia lebih dikenal sebagai penghasil terbesar kopi arabika.

Indonesia merupakan negara penghasil kopi yang cukup besar. Hasil kopi ini tidak hanya berasal dari java preanger tapi juga berasal dari komoditas kopi lainnya. Hal ini karena Indonesia memiliki area perkebunan kopi yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan java preanger tidak hanya di Priangan melainkan juga Sumatera hingga Bali. Namun karena budidaya java preanger pertama kali dilakukan di Priangan Jawa Barat, popularitas kopi java preanger tidak bisa dilepaskan dari areal budidaya pertamanya di Jawa.

Pada dasarnya kopi adalah tanaman perkebunan yang mudah sekali ditanam di daerah pegunungan atau daerah-daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 dpl. Karena itu kita akan lebih banyak mendapati kopi di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Di Jawa Barat sendiri, area budidaya kopi java preanger tidak bisa dilepaskan dari wilayah pegunungan di Jawa Barat, sehingga setiap kali mengunjungi daerah pegunungan seperti gunung Tangkuban Perahu, gunung Malabar, Cikuray, Burangrang hingga Papandayan dan Caringin, kopi java preanger banyak sekali dibudidayakan.

Hingga saat ini perbincangan tentang kekhasan jenis Kopi Arabika Java Preanger lebih ditekankan kepada keunikan cita rasa kopinya, yang konon sangat dipengaruhi oleh jenis tanah di kawasan perkebunannya, serta budaya pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat pekebun setempat.

Biji kopi Arabika Java Preanger yang diperdagangkan saat ini, adalah biji kopi yang diolah secara tradisional oleh para pekebun kopi Jawa Barat, pemanenannya dilakukan secara manual, dimana buah kopi dipanen setelah matang pohon saat kulit buah sudah berwarna merah, dipetik satu per satu dengan menggunakan tangan, dan dipilih secara teliti sehingga persentasi buah gelondongnya 95% berwarna merah. Adapun berdasarkan hasil uji cita rasa terhadap biji kopi arabika yang diperdagangkan tersebut, memiliki karakteristik rata-rata sebagai berikut:

  1. Kondisi fisik biji berwarna hijau keabu-abuan;
  2. Jumlah nilai cacat fisik maksimum 5%;
  3. Bebas dari bau asing seperti bau-bau kapang (moldy), bau asap (smoky), bahan kimia (chemical), karung bekas (baggy), tengik (rancid);
  4. Memiliki kadar air maksimum 12%;
  5. Pada saat proses derajat sangrai sedang (medium roast) hasil olah basah giling kering menunjukkan warna sangrai yang homogen, dengan fragrance dan aroma kopi bubuk bernuansa wangi bunga (floral);
  6. Hasil “olah basah giling kering” memiliki rasa manis (sweetness) yang kuat, rasa asam (acidity) yang cukup kuat, dan kekentalan (body) sedang sampai kuat;
  7. Warna bubuk coklat tua (dark brown), ukuran bubuk halus (fine) untuk seduhan kopi tubruk dan/atau agak kasar; (medium coarse) untuk seduhan menggunakan alat/mesin;
  8. Aroma kuat bernuansa wangi bunga (floral), flowery-fruity-nutty-dark chocolate.

Sertifikat Indikasi Geografis untuk Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) diperoleh pada tanggal 22 Oktober 2013 yang langsung diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Wakil Gubernur Jawa Barat (Dedi Mizwar) di Kantor Pemda Jawa Barat, Jl. Diponegoro Bandung. Adapun proses pengajuan sertifikat IG Kopi Java Preanger itu sendiri sudah dimulai sejak tahun 2012 tepatnya tanggal 5 Desember 2012.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis, memberikan Hak Indikasi-Geografis kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) yang beralamat di Jl. Cikapundung Barat No. 1 (Atas) Bandung Jawa Barat dengan nomor pendaftaran ID G 000000022 tertanggal 10 September 2013. Adapun perlindungan Hak Indikasi-Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada.

Pada sertifikat tersebut tercatat bahwa Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger dibedakan menjadi dua varian yaitu Kopi Arabika Java Preanger Bandoeng Highland dan Kopi Arabika Java Preanger Sounda Mountain. Varian KAJP Bandoeng Highland adalah kopi yang diproduksi di wilayah Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Malabar, Gunung Caringin/Gunung Tilu, Gunung Patuha, Gunung Halu, Gunung Beser yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat sebelah Selatan dan Kabupaten Cianjur sebelah Timur.

Sedangkan varian KAJP Sounda Mountain adalah kopi yang diproduksi di wilayah gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Manglayang, yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat sebelah Utara, Kabupaten Purwakarta sebelah Selatan, Kabupaten Subang sebelah Utara-Timur (Timur Laut) dan Kabupaten Sumedang sebelah Selatan-Barat (Barat Daya), berada pada lereng gugusan gunung Sounda.

Untuk kawasan java preanger ini sendiri secara geografinya, meliputi daerah dari mulai Cianjur, Sukabumi, Bandung, kemudian ke arah Tasik, Garut, dan Ciamis. Maka dari itu, banyak beberapa pendapat orang luar parahyangan, mengatakan bahwa Jawa Barat memiliki lingkupan yang luas, dan mempunyai iklim yang sangat cocok untuk pengembangan kopi arabika java preanger. Tetapi yang mendapat sertifikat indikasi geografis hanya sebagian Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, sebagian Kabupaten Cianjur, sebagian kabupaten subang dan sebagian Kabupaten Sumedang.

Penulis berpendapat Apabila nantinya pengembangan kopi arabika java preanger semakin besar dengan ditemukannya jenis kloon baru, tidak menutup kemungkinan Kabupaten Sukabumi, Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya mengalahkan wilayah yang sekarang mendapat indikasi geografis. Hal itu akan menjadi masalah baru mengingat para petani yang mendapat sertifikat Indikasi Geografis yang sekarang teradaftar kedepannya akan lebih banyak dan besar lagi.

Penulis berpendapat bahwa penamaan Indikasi Geografis  yang ruang lingkupnya sekarang terbatas, akan menjadi sangat sempit bagi petani di tempat lain yang tidak terdaftar sebagai indikasi geografis. Dalam mensertifikatkan indikasasi geografis, MPIG kopi arabika java preanger dari segi peta wilayah terlalu sempit dan terbatas namun secara ke khasan belum menunjukan produk kopi suatu daerah, karena sampai wilayah Garut Selatan, Cianjur Selatan hingga Sukabumi Selatan banyak petani yang membudidayakan kopi sejenis.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan pengujian laboratoris terhadap jenis tanaman kopi yang dibudidayakan masyarakat di wilayah pegunungan tersebut diatas, sebenarnya terdapat beberapa jenis varian kopi, antara lain jenis kopi Sigararutang, Lini S, serta terdapat juga jenis kopi lokal yang disebut masyarakat setempat sebagai jenis kopi buhun. Mengenai hal ini Dinas Perkebunan Jawa Barat tengah terus berupaya menginventarisir, menyeleksi, mengujinya dan memurnikan varian khas Kopi Java Preanger.

Salah satu contoh di kawasan Pangalengan Milik PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Talunsantosa jenis kopi yang ditanam adalah BP 308 yang didatangkan dari PTPN XII Jawa Timur dan bisa menghasilkan 400 kg/ha green bean, oleh sebab itu akan sulit membedakan jenis kopi arabika java preanger secara kasat mata karena menurut peminum dan penikmat akan berbeda penilaiannya. Yang tidak kalah menarik adalah ketika ada petani nakal yang mengopolos keseluruhan jenis kopi tersebut dan tetep dijual dengan nama java preanger.

Menurut pendapat penulis bahwa manfaat Keberadaan sertifikat Indikasi Geografis ditinjau dari aspek ekonomi antara lain mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain. Dikaitkan dengan kasus diatas bukan tidak mungkin kekhasan itu akan hilang, mengingat ketika pembeli dari luar dengan kuantitas yang besar sudah tidak mempedulikan dan menyeleksi apakah produk itu asli atau palsu. Hal itu akan memicu tidak terlaksananya perlindungan dari pemalsuan produk dan pemasaran produk khas.

Pada dasarnya merek dan indikasi geografis sering mengalami benturan didalam prakteknya, oleh karena indikasi geografis dan merek dagang sering dipakai secara bersamaan sehingga seringkali para pengusaha mendaftarkan indikasi geografis sebagai merek dagang. Hal ini telah memicu terjadinya persaingan curang diantara para produsen. Beberapa kasus telah terjadi menimpa produk indikasi geografis indonesia.[10]

Yang paling penting menurut penulis adalah peta wilayah Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger jangan terlalu besar dan luas, supaya benar-benar kekhasan daerahnya terjaga serta ciri dan kualitas pada produk yang dihasilkan bagus. Dulu orang mengenal jenis Kopi Preanger itu berasal dari Gunung Tilu dan Malabar, seharusnya pemerintah sekarangpun hanya memberikan Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger hanya pada kedua gunung tersebut.

 

Penutup

Kesimpulan

  1. Ditinjau dari segi sifat dan karakteristik perlindungannya, indikasi geografis berbeda dengan rezim HKI lainnya, yang pada umumnya bersifat individualistik. Perlindungan indikasi geografis Kopi Arabika Java Preanger bersifat kolektif yang dimiliki oleh masyarakat pemegang hak yaitu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger. Dilihat dari segi golongan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger dibedakan menjadi dua varian yaitu Kopi Arabika Java Preanger Bandoeng Highland dan Kopi Arabika Java Preanger Sounda Mountain. Varian KAJP Bandoeng Highland adalah kopi yang diproduksi di wilayah Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Malabar, Gunung Caringin/Gunung Tilu, Gunung Patuha, Gunung Halu, Gunung Beser yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat sebelah Selatan dan Kabupaten Cianjur sebelah Timur. Sedangkan varian KAJP Sounda Mountain adalah kopi yang diproduksi di wilayah gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Manglayang, yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat sebelah Utara, Kabupaten Purwakarta sebelah Selatan, Kabupaten Subang sebelah Utara-Timur (Timur Laut) dan Kabupaten Sumedang sebelah Selatan-Barat (Barat Daya), berada pada lereng gugusan gunung Sounda. Indonesia memilih untuk mengintegrasikan perlindungan Indikasi Geografis ke dalam sistem Merek. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai Indikasi Geografis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
  2. Pendaftaran Indikasi Geografis harus diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). DJHKI akan melakukan pemeriksaan administrative dan substantif terhadap permohonan pendaftaran tersebut. DJHKI melakukan pemeriksaan administratif brupa pemeriksaan kelemgkapan persyaratan permohonan paling lama dalam waktu 14 hari. Apabila permohonan pendaftaran memenuhi persyaratan, maka DJHKI memberikan Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran. Apabila ada kekurangan, maka DJHKI akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dan meminta agar kekurangan kelengkapan persyaratan dipenuhi dalam waktu 3 bulan. Apabila Pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan yang diminta, maka DJHKI akan menyurati Pemohon dan permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali. Apabila permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan permohonan, maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan DJHKI kan meneruskan permohonan pendaf- taran tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) Dalam waktu paling lama dari 2 (dua) tahun sejak TAIG menerima permohonan pendaftaran tersebut dari DJHKI, TAIG melakukan pemeriksaan substantif. Dalam hal TAIG mempertimbangkan bahwa permohonan pendaftaran tersebut telah memenuhi ketentuan pendaftaran, TAIG menyampaikan usulan kepada DJHKI agar permohonan Indikasi Geografis tersebut didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis. Berdasarkan usulan tersebut DJHKI dalam waktu paling lama 30 (tiga pulu) hari akan mengumumkan informasi terkait Indikasi Geografis tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selama 3 (tiga buan). Apabila tidak ada sanggahan atau keberatan, maka setelah masa pengumuman selesai DJHKI akan menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis. Setelah didaftarkan, Indikasi Geografis tidak dapat diubah menjadi milik publik maupun milik umum. Indikasi Geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum ciri dan kualitas khas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Saran

  1. Perlindungan Indikasi Geografis yang sekarang berlaku secara internasional masih amat beragam dan belum disepakati bersama, maka  disarankan agar Indonesia dapat mempergunakan kedaulatannya untuk  membangun sistem sendiri yang paling cocok bagi kepentingan nasional, sesuai  dengan nilai-nilai masyarakatnya sendiri, sambil terus berpijak kepada prinsip  prinsip dasar Perjanjian TRIPs. Sepertinya halnya negara India, Negara Indonesia perlu membuat undang-undang yang khusus mengatur Indikasi Geografis di Indonesia.
  2. Perlindungan Indikasi Geografis, hendaknya dikembangkan dengan pemihakkan yang jelas, yakni untuk memberdayakan kapasitas intelektual dan ekonomi  masyarakat lokal dan meningkatkan devisa nasional, dengan didasarkan kepada  nilai-nilai luhur masyarakat itu sendiri. Peran Pemerintah Daerah untuk menginventarisasi dan membantu dalam mendaftarkan kekayaan Indikasi Geografis yang dimilikinya penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan karena pendaftaran produk juga merupakan bagian dari strategi marketing, sehingga produknya bisa lebih mahal dari produk sejenis.

 

Daftar Pustaka

Agung Damarsasongko, Indikasi geografis suatu pengantar, Ditjen HKI dan JICA, 2008.

C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung,1994.

Daniel F. Aling, Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009.

Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, Pengetahuan Tradsional dan Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Aria Mandiri Group, Bandung, 2016.

Imas Rosidawati Wiradirja, Pengetahuan Tradional Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual,UNPAD Press, Bandung, 2010.

________________________, Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System, Jurnal UII, Bandung  2015.

Iswi Hariyanti, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2010.

Kamala Idris, Kekayaan Intelektual Sebuah Kekuatan Untuk Pertumbuhan Ekonomi, DJHKI, Jakarta, Tanpa tahun.

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger, Buku Persyaratan Indikasi Geografis,Bandung, 2012.

Miranda Risang Ayu, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, PT. Alumni, Bandung, 2006.

__________________, Supporting Registration Institution for Geographical Indicatiom Protection in Indonesia, Comparative Study Between Australia and Indonesia, LLM Research Project, Law Faculty, University of Technology, Sydney, 2002.

Tatty Ramly, SH,MH dan Yeti Sumiyati,SH,MH,  Implikasi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Potensi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat http://www.blogsot.indikasi geografis.co.id, diunduh tanggal 16 September 2016

 

 

[1]Imas Rosidawati Wiradirja, Pengetahuan Tradional Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual,,UNPAD Press, Bandung, 2010, hlm 16.

[2]Iswi Hariyanti Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2010., hlm 16.

[3]Kamala Idris, Kekayaan Intelektual Sebuah Kekuatan Untuk Pertumbuhan Ekonomi, DJHKI, Jakarta, Tanpa tahun, hlm. 21.

[4]Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger, Buku Persyaratan Indikasi Geografis,Bandung, 2012, hlm 1.

[5]Indikasi Asal ini bisa disetarakan dengan Indikasi Sumber, lihat Miranda Risang Ayu, Supporting Registration Institution for Geographical Indicatiom Protection in Indonesia, Comparative Study Between Australia and Indonesia, LLM Research Project, Law Faculty, University of Technology, Sydney, 2002.

[6] Daniel F. Aling, Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009. hal. 15

[7]Ibid, hal. 11-12

[8]Agung Damarsasongko, Indikasi geografis suatu pengantar, Ditjen HKI dan JICA, 2008, hal. 10.

[9]Tatty Ramly, SH,MH dan Yeti Sumiyati,SH,MH,  Implikasi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Potensi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat http://www.blogsot.indikasi geografis.co.id, diunduh tanggal 16 September 2016

[10]Miranda Risang Ayu, Op. Cit, hal.36.